Dampak Berlakukan PPKM Darurat, Supir Angkot di Garut Ancam Gelar Ujuk Rasa

GARUT, JABARBICARA.COM-- Dampak dari dilakukanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dilaksanakan pada Sabtu 3 Juli 2021 berdampak pada jalanya roda angkutan umum (angkot).

Ketua DPD Organda Garut Yudi Nurcahyadi mengatakan bahwa selama dua hari pemberalkuan PPKM darurat ini dampaknya sangat terasa bahkan tidak jarang ada pengusaha yang tidak mengoprasikan angkutanya.

“Dengan penyakatan ini semua angkot dirugikan karena yang masuk ke kota muatan tidak ada tapi cost yang dikeluarkan tetap,” kata Yudi, saat ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Garut, Senin (05/07/2021).

Ia juga menunggu pemerintah daerah untuk membuka komunikasi dengan pihaknya, karena selama ini tidak ada kompnensasi yang diberikan pemerintah kepada awak angkutan umum.

“Apappun tawaran dam solusinya kita sangat terbuka,” katanya.
Ia juga tidak mau awak angkuta umum menjadi korban, dan program PPKM darurat ini menjadi terhambat. Akan tetapi ini harus ada jalan keluarnya.

Mislanya kata Yudi yang dari timur dari Wanaraja masuk ke Copong kiling-keliing tidak karuan.

“Akkhirnya angkot juga bingung penumpangnya dimana karena trayeknya tidak jelas, misal yang mau ke Bayongbong harus dimana nunggu angkotnya,” katanya.

Dampaknya kepada penumpang angkot yang hilang hampir 50 persennya. Bahkan yang tidak sedikit juga sopir angkot yang tidak jalan karena pusing sering kali diputarkan jaluarnya.
“Tentu ini sangat merugikan bagi para awak angkutan,” katanya.

Yudi juga mengatakna bahwa tadinya hari ini Senin 5 Juli 2021 akan melakukan aksi demostrasi.

“Kita lebih mengedepankan negosiasi daripada turun ke jalan, tapi kalau tidak ada kejelasan awak angkutan tidak segan untuk melakukan unjuk rasa, tentu unjuk rasa dengan Prokes (potokol kesehatan) unjuk rasa dengan prokes seperti apa kita lihat saja di lapangan. (Zenal/Jb)