Anggaran Pendidikan 10 Triliun dari APBD Jabar 30 Triliun, FITRA: Bisa untuk Gaji Guru P3K

'Komitmen Gubernur dan DPRD Jabar rendah untuk Pendidikan'

BANDUNG, JABARBICARA.COM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mempertanyakan komitmen Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk pendidikan terkait kurangnya kuota formasi bagi 6.200 guru honorer yang telah lolos seleksi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sehingga terancam terkatung katung tidak mendapatkan SK pengangkatan dan penempatan.

Peneliti Senior FITRA, Nandang Suherman menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 31,54 triliun, alokasi anggaran pendidikan sebesar 10,12 triliun termasuk untuk gaji dan tunjangan guru sekitar 7 triliun.

"Anggaran Pendidikan Jabar (Pemprov) 31 persen (APBD 2022), sudah melebihi dari ketentuan undang-undang (20 persen), namun masih belum memenuhi ketentuan SPM (standar pelayanan minimal), baru sekitar 85 persen," kata Nandang, Sabtu (12/11/2022).

Menurutnya, persoalan P3K (PPPK) yang masih terkatung katung seperti pernyataan FAGI (Forum Aksi Guru Indonesia) semestinya hal tersebut tidak terjadi kalau ada 'koordinasi' intens antara pemerintah pusat dan provinsi termasuk juga kordinasi intensif antara Dinas Pendidikan (Disdik) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar.

Terkait kekurangan atau kebutuhan guru dengan kapasitas anggaran daerah, menurut Nandang dilematis.

"Karena menurut Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gajih ASN (Aparatul Sipil Negara) dan P3K, ternyata P3K itu penggajiannya disesuaikan dengan kewenangan pemerintahan," terangnya.

Jika merujuk ke SPM, sepertinya masih cukup ruang untuk menambah alokasi anggaran.

"Kalau melihat jumlah P3K yang 10 ribu, dengan asumsi masa kerja 10 tahun dan golongan 4, yang perbulan sekitar 2,5 juta, maka dibutuhkan 300 Miliar. Anggap saja tunjangannya 2,5 juta, maka total untuk 10 ribu P3K Provinsi Jabar 700 Miliar. Jadi totsl untuk gajih dan tunjangan 1,4 Triliun," papar Nandang.

APBD Provinsi Jabar cukup mampu dan harus diperjuangkan dan disini tantangannya.

"Sekarang kan gajih dan tunjangan di Pemprov itu untuk jabatan tertentu sudah melebihi gajih, nah sekarang tinggal 'rasionalisasi' saja, proporsi tunjangan tersebut, agar tidak terlalu gap tinggi antara yang pejabat struktural dengan fungsional," imbuhnya.

Dan itu, kata Nandang, menunjukkan komitmen Gubernur (Ridwan Kamil) untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga Jabar, khususnya di bidang pendidikan.

"Kalau tidak terpenuhi, berarti Gubernur rendah komitmn politiknya untuk pendidikan, termasuk DPRD Jabar harus diingatkan hal itu, karena APBD hasil kesepakatn politik antara Gubernur dan DPRD," tandasnya. (**/jabi)