Antisipasi Curang Tes CPNS, BKN Siapkan Alat Pendeteksi Jimat

TASIKMALAYA, JABARBICARA.COM- Mengantisipasi perbuatan curang sebelum mengikuti tes seleksi kompetensi dasar (SKD), Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah menyiapkan alat pendeteksi logam maupun benda asing termasuk jimat untuk memeriksa seluruh peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS), di Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu. (01/02/2020).

Kepala Kantor Regional III BKN Bandung, Imas Sukmariah, saat meninjau pelaksanaan hari pertama tes CPNS di Kota Tasikmalaya mengatakan, seluruh peserta akan diperiksa secara manual maupun menggunakan alat canggih yang mampu mendeteksi barang asing termasuk jimat.

"Kita sudah periksa semua, tidak ada yang masuk dengan alat apapun, termasuk jimat akan terdeteksi," kata Imas.

Ia menuturkan, seluruh peserta dari pemerintah kota dan kabupaten di Priangan Timur yakni Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran mengikuti pelaksanaan SKD CPNS di Kota Tasimalaya.

Pelaksanaan tes itu, kata dia, menggunakan sistem computer assisted test (CAT) yang tidak akan ada potensi kecurangan atau dimanipulasi data sehingga hasilnya murni sesuai kemampuan diri para peserta.

Peserta, lanjut dia, jangan percaya terhadap pihak tertentu yang menjanjikan mampu meloloskan tahapan seleksi tersebut karena akan merugikan diri sendiri.

"Jangan percaya oknum yang menjanjikan kelulusan, potensi kecurangan tidak ada dengan sistem ini," katanya.

Ia mengungkapkan, sistem komputerisasi itu dijamin transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya dengan soal ujian dibuat oleh 18 konsorsium perguruan tinggi yang sudah teruji oleh Lembaga Sandi Negara.

Peserta, lanjut dia, hanya perlu belajar dengan baik, dan berdoa untuk mendapatkan hasil yang baik dan bisa masuk peringkat tertinggi agar bisa lolos mengikuti tahapan berikutnya.

"Para peserta tes yang mencapai nilai bagus nanti diacak secara sistem dilakukan perangkingan yang diambil yang terbaik," katanya.

Sementara itu, peserta CPNS yang akan mengikuti tes di Kota Tasimalaya sebanyak 51.875 orang dari pemerintah wilayah Priangan Timur yang digelar secara bertahap mulai 1 sampai 27 Februari 2020. (Ant/Ik)