Bahas Digitalisasi Sistem Transportasi, Mulyadi Ingatkan Pentingnya Jaga Kedaulatan Data

BANDUNG, JABARBICARA.COM -- Perkembangan teknologi informasi menyebabkan terjadinya disrupsi dibidang ekonomi. Konsekuensinya harus ada upaya masif untuk mengintegrasikan ekonomi nasional dengan sistem pembayaran digital, termasuk dalam pelayanan transportasi.

Dalam pandangan Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, negara harus hadir dalam proses digitalisasi sistem transportasi agar kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran sistem transportasi bisa terwujud sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang saat ini dalam proses pembahasan revisi.

Dalam konteks regulasi, Mulyadi menegaskan bahwa DPR  berusaha mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Disamping itu, Mulyadi mengingatkan, selain membawa peluang, ada tantangan dibalik proses digitalisasi tersebut. Ia pun berharap potensi ancaman terhadap kedaulatan data dan sistem siber di tanah air tidak diabaikan oleh stakeholder.

"Perlu diingat sekarang ada fenomena Bjorka. Makanya saya minta pada pengelola jalan tol harus menjaga kedaulatan data dan sistem sibernya," kata politisi Gerindra tersebut dalam Seminar Nasional dengan tema " Digitalisasi Sebagai Upaya Perbaikan Tatakelola dan Integrasi Layanan Transportasi di Jawa Barat" di hotel Grand Preanger, Jalan Asia-Afrika No.   Kota Bandung, Kamis (22/09/2022).

Mulyadi kemudian menyinggung, perusahaan-perusahaan transportasi baik milik private maupun BUMN yang berutang kepada pihak asing. Dalam beberap kasus ia melihat, para pemilik modal asing mulai menguasi saham perusahaan transportasi tersebut.

"Perusahan yang gagal bayar menyelesaikan utangnya melalui mekanisme debt to equity," ungkap Mulyadi.

"Pemberi utang jadi punya saham dan mengakses big data kita. Itu harus kita waspadai," lanjutnya.

Belum lagi, kata politisi Gerindra itu, bisnis-bisnis yang berbasis aplikasi melakukan mekanisme penghimpunan dana melalui mekanisme top up.

"Berapa dana yang dihimpun dari publik. Terus apa kontribusinya pada negara?" kata Mulyadi.

Anggota Bangar DPR RI itu menegaskan, ia akan terus mendorong agar rekan-rekannya di Senayan dan pihak eksekutif segera membuat regulasinya agar potensi pendapatan negara dari perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi itu tak menguap bergitu saja. (**/jmsi)