Bawaslu Garut Gelar Media Gathering. Ipa : Diharapkan Terjalin Kerja Sama Yang Baik Dengan Media Massa

Garut,JABARBICARA.COM--- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menggelar silaturahmi dengan awak media se-Kabupaten Garut (Media Gathering) yang berlangsung di Kampung Sampireun, Samarang, Garut, Jawa Barat.

Media Gathering tersebut berlangsung mulai hari ini, Sabtu (23/11/2019) dan berakhir Minggu (24/11/2019).

Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ipa Hafsiah Yakin menyampaikan Media Gathering merupakan salah satu dari kegiatan Media Relations yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Garut untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan media.

"Dalam kegiatan ini, media memiliki kesempatan yang banyak untuk berdialog," ucap Ipa.

Dijelaskan Ipa, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui evaluasi pemberian informasi sebagai bentuk Press Gathering yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Garut dalam upaya menjalin hubungan baik dengan media.

Selain itu ucap Ipa, untuk evaluasi pemberitaan pada pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2019 yang dilakukan media massa dan evaluasi pemberitaan pada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu tahun 2019 yang dilakukan media massa.

"Oleh karena itu, setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan terjalin kerja sama yang baik antara bawaslu Kabupaten Garut dengan media massa," ungkapnya.

Ditambahkan Ipa, sebagai badan publik Bawaslu merupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.

"Bawaslu yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 taat pada amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik," pungkas Ipa. (DSF/Ik)