Berdasarkan data Monev KIP Jabar: 'Kota Cimahi daerah Kecil yang Kurang Informatif'

CIMAHI, JABARBICARA.COM -- Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukaan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat (Jabar) Kota Cimahi tidak masuk daerah yang informatif atau termasuk dalam kategori kurang informatif, padahal jumlah dan luas wilayahnya sangat kecil dibanding daerah lainnya di Indonesia.

Hal itu dikemukakan oleh Komisioner KIP Jabar Dadan Saputra pada acara Literasi Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Gedung Sawala Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.331 Kota Cimahi, Selasa (13/09/2022).

"Logikanya ada wilayah yang kecil dan jumlah penduduknya kecil sebetulnya lebih mudah melayani publik, nah dalam pelayanan publik itu prinsipnya  bagaimana melayani publik yang murah, mudah, cepat. Harusnya Kota Cmahi lebih dulu yang mewujudkannnya, paling informatif, tetapi dalam data kami  Cimahi tidak masuk kota yang informatif," kata Dadan.

Cimahi kalau dilihat dari jumlah penduduknya yang kurang lebih sekitar 400 ribu dan luas wilayahnya hanya tiga kecamatan itu kan sangat kecil, di indonesia mungkin salah satu kota yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya kecil, artinya tantangannya lebih kecil, imbuhnya.

"Jawa Barat saja yang jumlahnya (penduduk) hampir 50 juta, indeks pengukuran informasi publik itu juara satu (nilai) 81 tertinggi di Indonesia diatas rata-rata nasional yang tujuh puluh empat," terang Dadan.

Monev yang dilakukan KIP Jabar berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas, juga Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi.

"Setiap tahun Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi.

"Tahun sekarang dilakukan dengan elektronik itu e-monev, hasil sementara sudah keluar," ditambahkan Dadan.

"Ada lima variabel pengukuran, instrumennya ada 150 pertanyaan yang diambil dari peraturan per undang undangan. Ada lima status katagori, yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif sampai informatif," tutup Dadan. 

Acara tersebut dihadiri puluhan peserta dengan narasumber dari KIP Jabar, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Jaringan Pemantau Keuangan (JPK). (***/jabi)