Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat Dirikan Posko Siaga Bencana Banjir Bandang

0
22

DEPOK, JABARBICARA.COM – Banjir Bandang yang menerjang Jabodetabek banyaknya menyisakan duka yang sangat dalam. Yang mana selain banyak rumah yang mengalami rusak parah, tercatat 43 korban meninggal dunia serta banyaknya bangunan pemerintah dan bangunan sekolah yang hancur.

Menanggapi bencana alam tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Barat, langsung turun terjun ke lokasi banjir dan mendirikan posko siaga bencana. Korban banjir bandang bisa mendapatkan bantuan di Posko siaga bencana PKB Jawa Barat yang berada di Depok, Jawa Barat.

“Kita langsung bergerak cepat terjun ke lokasi banjir dan memantau kondisi korban,” ujar Anggota Fraksi PKB yang juga Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dadan Hidayatulloh, Minggu (6/1/2020).

Baca Juga:  Sebanyak 197 Pedagang dan Pengunjung Pasar Bogor dinyatakan Negatif dalam Rapid Test Dinkes Kota Bogor

Dikatakan Dadan, pihaknya merasa perihatin dengan bencana banjir yang terjadi di Jawa Barat serta berduka cita atas jatuhnya korban jiwa. “Kami atas nama Fraksi PKB ikut bela sungkawa atas meninggalnya korban banjir,” ucapnya.

Ia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pro aktif untuk mengatisipasi terjadinya bencana alam banjir di titik rawan serta mendorong agar Pemerintah Pusat untuk segera memberikan bantuan pada korban banjir yang memang saat ini sangat di butuhkan.

“Kita langsung memberikan bantuan pada para korban dengan menggalang dana sesama anggota partai,” katanya.

Ia juga berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan tingkat Kabupaten Garut untuk bergerak cepat dalam menanggulangi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Yang mana sebentar lagi liburan sekolah akan berakhir. Jangan sampai siswa terganggu dalam kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Baca Juga:  Peringati Hari Bhayangkara ke-74, Polres Garut Bagikan Ratusan Sembako di Lengkongjaya Karangpawitan Garut, bersama GMNI

“Disdik harus bergerak cepat ke sekolah-sekolah yang terkena dampak bencana. KBM tidak boleh terganggu. Termasuk Dinas Kesehatan mendata Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan RS yang terkena dampak,” ucapnya.

Dadan mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar para korban mendapatkan bantuan yang layak.

“Termasuk jaminan hidup selama bencana alam terjadi,” tutupnya. (Moli)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here