Gubernur Ridwan Kamil Lantik 14 Pejabat Eselon II

JABARBICARA.ID:-- Gubernur Ridwan Kamil melantik sebanyak 14 pejabat Eselon II Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Rabu, (06/03/2019).  Para pejabat yang dilantik itu merupakan hasil seleksi terbuka yang dilakukan sejak November 2018 lalu.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Seusai pelantikan, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan bahwa sebenarnya ada 15 pejabat eselon II yang yang dilantik, namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan baru akan dilakukan seleksi ulang. Hal ini disebabkan ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi serta jumlah peserta seleksi sedikit.

Dari 14 pejabat yang dilantik, empat di antaranya adalah perempuan. Sembilan pejabat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Provinsi Jawa Barat, dan lima pejabat berasal dari luar ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. 

Ditemui usai pelantikan, Emil menuturkan bahwa  proses seleksi pejabat dilakukan oleh panitia seleksi independen berdasarkan aturan dan kompetensi tanpa intervensi. “Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry,” ujar Emil.

Ditanya terkait program 100 hari, Emil meminta para pejabat harus melakukan gebrakan di dinas yang dipimpinnya. “Mereka saya targetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan urusan yang tertunda,” kata Emil.

Dalam amanatnya saat melantik, Emil meminta agar para pejabat bisa menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. “Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership.

Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup. Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah,” ujarnya.

Selanjutnya Emil juga menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN, yakni  integritas, melayani bukan dilayani, dan profesional. Ia juga para pejabat menerapkan Implementasi Dynamic Governance.

“Segera terapkan konsep pemerintahan birokrasi dinamis. Harus gesit, jangan gara-gara enggak ada peraturan tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik, tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi,” tutur Emil.

Mantan Walikota Bandung itu juga meminta para pejabat agar tidak berpolitik, dan patuh terhadap keputusan yang telah dibuat. Karena menurutnya, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya gubernur dan wakil gubernur. 

"Jangan berpolitik karena pejabat politik. Pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Di luar dari itu, semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu. Karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan,” pungkas Emil.  (TG/**)