Gugatan Yusril Bantu GPKPD ditolak MA, Bajuri: 'Hukum itu Ada untuk Semua Kepentingan'


JABARBICARA.COM-- Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang merupakan Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) sejak awal menjadi pertanyaan banyak kalangan; tidak saja di kalangan internal Demokrat, tetapi juga di kalangan masyarakat Indonesia secara luas.

Terkait itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, SE, MM, menyampaikan tanggapannya.

Dikatakan dia, dipandang dari aspek apapun, pelaksanaan KLB Deli Serdang adalah sebagai langkah yang salah

"Pelaksanaannya melalui mekanisme yang tidak benar; tidak sesuai aturan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku, termasuk peserta yang hadir di KLB; tapi tetap dipaksakan," ujar Bajuri. Selasa (09/11/2021) malam.

Ditambahkan Bajuri, hasil KLB tersebut didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan keabsahan.

"Mana mungkin berharap mendapat pengabsahan. Ternyata Kemenkumham sangat normatif dan obyektif. Karenanya menolak pengajuan pengesahan dari KLB Deli Serdang yang disebut sebagai KLB abal-abal oleh seluruh kader demokrat,” tandas Bajuri,

Lebih lanjut Dipaparkan Bajuri, upaya penggerusan terhadap partai Demokrasi yang sah terus dilakukan, baik melalui gerakan politik maupun melalui upaya hukum.

"Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga kalah," jelas Bajuri.

Upaya mengandeng Prof. Yusril Ihza Mahendra untuk melakukan upaya gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait masalah AD/ART, lanjut Bajuri, saat ini juga mengalami penolakan berdasarkan berbagai pendalaman dan kajian MA.

"Mahkamah Agung (MA) tidak menerima judicial review atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan AHY," kata Bajuri

“Saya sangat menggapresiasi MA, di mana dalam menegakan hukum yang berkeadilan sangat membawa trust tersendiri bagi masyarakat; bahwa hukum itu ada untuk semua kepentingan dan tegak sesuai aturan yang ada; mengedepankan rasionalitas dan obyektif sesuai mekanisme aturan kewenangan yang ada di MA; tidak terbawa terobosan arus politik praktis dan kekuasaan,” sambung Bajuri.

Diharapkan Bajuri yang juga sebagai mantan Sekjen Adkasi, semua yang terjadi dari awal, dibuat kisruhnya Partai Demokrat, menjadi pelajaran buat semuanya dalam menjalankan dan mengunakan politik, harus melalui mekanisme yang baik dengan memegang etika serta taat akan aturan-aturan yang berlaku.

"Rasionalitas terkadang akan tidak ada bila orang sudah dihantui rasa takut kehilangan sesuatu yang menyangkut jabatan dan materi," ungkap Bajuri.

“Sebaliknya, terkadang kita tidak merasa takut kehilangan kepribadian untuk berani bicara jujur atas kebenaran secara obyektif,” tambah Bajuri memungkas. (Tg/Jabi)

  • -

0 Komentar :

    Belum ada komentar.