H. Holil Aksan: Database tidak Akurat Berpotensi Penyelewengan Gunakan Data Fiktif


GARUT, JABARBICARA.COM-- Maraknya ketidak-puasan masyarakat atas pendistribusian bantuan terkait dampak Covid-19 membuat banyak pihak menduga-duga akan akurasi database yang dimiliki Pemda Garut. Selain itu, perencanaan pendistribusian dana bantuan itupun seakan-akan terlaksana secara sporadis.

Keadaan tersebut senyatanya dikhawatirkan pemerhati sosial, H. Holil Aksan Umarzein.

Sebagaimana berita sebelumnya, Holil Aksan Umarzein, mengatakan  Pemkab Garut selain harus melacak atau mendeteksi kemiskinan baru akibat dampak virus corona, juga harus mampu menginventarisasi kerugian pelaku ekonomi di Garut seakurat mungkin.

Hal tersebut didorong kekhawatiran atas kacaunya pendistribusian konvensasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat sasaran.

"Dalam hal ini, Pemda Garut perlu berhati-hati menyalurkan bantuan atau sejenis stimulus permodalan agar tepat sasaran. Kita tidak mau dengar adanya kebijakan yang tidak tepat sasaran, penyimpangan atau penyelewengan,” katanya. kepada jabarbicara.com, Jum'at (17/04/2020)

Dikonfirmasi jabarbicara.com, lebih jauh, Ketua Umum PM Gatra ini mengkhawatirkan, terjadinya penyelewengan anggaran bantuan di Kabupaten Garut disebabkan database warga miskin, termasuk warga terdampak covid-19 yang tidak akurat.

"Hal itu bisa berpotensi adanya penyelewengan dana bantuan dengan menggunakan data fiktip," katanya.

Holil Aksan pun mempertanyakan akan kepemilikan serta kemampuan Pemda Garut dalam hal update database yang benar serta berakurasi tinggi. Diapun sangat menyayangkan, jika di era modern ini Garut masih belum bisa mengupdate database secara akurat

"Kalau hal ini tidak segera dibenahi maka praktek penyelewengan anggaran bantuan bencana dan lain-lainnya akan terus berlangsung di Garut yang dilakukan oknum," katanya. 

Terkait itu, Holil Aksan memberi masukan kepada Garut agar Pemda Garut segera memutakhirkan database guna antisipasi terjadinya penyelewengan dilapangan. Berikutnya, sangat memungkinkan Pemda Garut memikirkan pentingnya memangkas anggaran utuk keperluan yang tidak penting di tengah bencana copid 19. Terakhir, Pemda Garut mengalkulasi ulang  realokasi dana APBD untuk penyelamatan  hidup warga Garut. 

"Keselamatan warga adalah lebih utama menurut undang undang. Karena itu realokasi dana APBD untuk keselamatan rakyat tidak akan kena sangsi hukum apapun apabila dilakukan dengan benar dan bebas dari segala modus," pungkasnya. (JB/T Gempur) 

  • -

0 Komentar :

    Belum ada komentar.