HEBOH: Kabar Hitam Jual Beli Jabatan Menggelinding di Birokrasi Purwakarta

JABARBICARA.COM:--- Kabar Hitam Dugaan jual beli jabatan menggelinding di tataran birokrasi kabupaten Purwakarta. Pasalnya kabar itu muncul dari salah seorang pejabat di Pemkab Purwakarta, bukan isapan jempol belaka. Menurutnya, dengan adanya kasus yang terbongkar di Dinas Kesehatan, ini menjadi fakta hukum yang bisa diungkap tuntas melalui jalur hukum atau KPK.

Seperti yang diberitakan NEWSPURWAKARTA.COM, Wusmin Tambunan, seorang Pejabat di Disnakertrans Pemkab Purwakarta menegaskan hal itu kepada eNPe.com, melalui saluran whatsapp, Selasa, (11/06/2019).

“Saya sudah lama mengamati dugaan kasus jual beli jabatan. Kasus seperti ini sudah terjadi sejak Bupati Dedi Mulyadi. Dan makin marak ketika Bupati dipegang oleh isterinya. Kesalahan sehebat apapun tidak akan terus mampu ditutup-tutupi. Kebenaran pasti akan terungkap,” jelas Tambunan.

Carut marut majemen ASN yang akrobatik dan jauh dari prinsip kepatutan dan kewajaran hukum itu akan terungkap.

“Sehebat apapun mereka melakukan kebohongan, kebenaran akan selalu menjadi pemenangnya,” jelasnya.

Wusmin kemudian menjelaskan beberapa kasus yang sudah terjadi. “Bagaimana orang yang baru kena OTT Saber Pungli malah mendapat promosi dari Bupati. Beberapa orang ASN yang masa kerjanya masih di bawah 13 tahun sudah langsung menduduki posisi eselon IIB? Bagaimana mantan supir Bupati bisa menjadi camat. Ini indikasi KKNnya sangat kuat,” jelasnya.

KPK DIDESAK TURUN TANGAN

Wusmin berharap semua kasus jual beli jabatan ini bisa terbongkar. “Kalau kondisinya sudah separah ini KPK mesti turun,” jelasnya.

Pihaknya berharap agar ASN sudah saatnya buka mulut. “Jangan mau terus menerus jadi korban,” jelasnya.

Wusmin menyatakan sudah meminta audiensi dengan DPRD Purwakarta agar kasus-kasus seperti ini dibongkar tuntas. “Sudah saatnya ada perbaikan sistem,” jelasnya.

Sebelumnya, seorang ASN di Dinas kesehatan menjadi korban praktek jual beli jabatan. Kepada media ini, sang korban menuturkan bahwa ia sudah menyetor uang sebesar Rp 30 juta dari Rp 50 juta yang diminta oleh Plt Sekdis Kesehatan. Tapi saat pengumuman dia gagal. Dan saat uang itu diminta Sekdis Kesehatan Deni Darmawan, Deni pura-pura tidak kenal.

Deni hingga kini masih enggan menjelaskan soal dugaan skandal jual beli jabatan ini.

Sementara itu, sejumlah LSM berharap kasus ini diusut tuntas. Perbincangan publik di Medsos juga berharap agar kasus ini diusut tuntas.

“Ini kasus yang membuat malu Purwakarta. Ternyata masih ada jual beli jabatan,” ujar Andri warganet yang ikut berkomentar soal skandal ini.

GMPK dan KPP akan ikut mengadvokasi soal ini. Ketua KPP Munawar Cholil menyatakan siap menangani para korban. Sementara Wakil Ketua GMPK Zaenal Abidin menegaskan kasus ini akan dibawa ke KPK.

“Biar tuntas. Mumpung korbannya jelas. Kita berharap ini titik masuk ke upaya pengungkapan skandal yang lebih besar,” tandasnya.

Sementara itu, melalui salurah whatsapp, mantan Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi menyatakan korban dugaan jual beli jabatan itu banyak. “Media harus mampu mengungkap lebih mendalam lagi,” ujarnya.  (eNPe/Ik)