Honorer Administrasi Mayoritas SMA Berharap Dapat Afirmasi, Kualifikasi Pendidikan dan Batas Usia.

'Harapan dititipkan melalui pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut, untuk tersampaikan dengan komunikasi politik nya, ke pemerintah pusat, perihal penghapusan honorer di tanggal 23 Nobember 2023 dan rekrutmen CASN dan PPPK'

GARUT, JABARBICARA.COM -- Honorer tenaga Administrasi Menanti Harapan Nasibnya, perihal aspirasi yang disampaikan, tentang wacana penghapusan honorer di bulan November 2023, dan Penataan Honorer yang kurang jelas Skemanya, kepada Bupati yang diwakili, sekretaris daerah, dan Kepala BKD serta DPRD Komisi 1 Kabupaten Garut, pada hari kamis, 7 Juli 2022 kemarin. Karangpawitan, Sabtu, 9 Juli 2022. 

Adapun Hasil Audiensi dan tuntutannya yang disepakati dengan DPRD Komisi 1 dan Bupati yang di wakili Oleh Sekertaris Daerah Serta BKD sebagai berikut.

1. Komisi 1 DPRD Kab. Garut akan Menindaklanjuti Audiensi ini dengan Rapat Kerja Dengan Pemerintah Kab. Garut 

2. Pemerintah Kab. Garut, sudah Menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB dengan berkirim Surat dan datang secara langsung Ke Kementrian untuk berkonsultasi, terkait Kejelasan Surat Edaran tersebut serta sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah sudah Menyiapkan 147 Formasi untuk Tenaga Teknis Administrasi. 

3. Pemerintah Daerah akan melakukan pendekatan Politis Kepemerintah Pusat sebagai upaya untuk memperjuangkan Nasib Tenaga Honorer Adminitrasi. 

Ari Sugianto Selaku Ketua Umum FHKG ( Forum Honorer Kabupaten Garut), Menyikapi Hasil dari Audiensi, bahwasanya pada point 3, Pemerintah Daerah akan melakukan Pendekatan politis kepemerintah Pusat sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib Tenaga Honorer Admistrasi. Kami dari Forum menyambut baik itikad nya sebagai bentuk ihktiar untuk memperjuangkan kami, dan kami Forum FHKG, akan mengawal proses sikap baik pemerintah daerah dan DPRD Komisi 1 Ke pemerintah Pusat dengan Komunikasi Politik. 

Ari, menuturkan apa yang sudah dilakukan Forum FHKG, sebagai bentuk ihktiar, karna dengan kurun waktu beberapa kali ada perekrutan Honorer Administrasi terkesan dipandang sebelah mata, maka dengan Upaya Aksi Audiensi menjadi Dasar keberadaan kami tenaga adminitrasi yang tidak kalah penting nya terhadap Roda pemerintahan, karna kami merupakan sendi ronda pemerintahan. 

" kecemasan dan keresahan yang tidak bisa membendung semua tenaga Admistrasi dikabupaten Garut khusus nya, ini seakan menjadi momok yang mengerikan, karna ini menyangkut nasib honorer tenaga adminitrasi dengan masa kerja puluhan tahun hingga belasan tahun dan ini juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga nya

selain itu kami percaya kepada pemangku kebijakan baik legislatif maupun exsekutif akan berkerja keras dalam memberikan yang terbaik dan memberikan kepastian nasib honorer tenaga adminitrasi dengan Arif dan bijaksana", 

Sementara dilain sisi, sudut pandang Ketua FHKG, Ari, juga memberikan Solusi Kongkrit untuk potensi terakomodirnya tenaga adminitrasi sebagai bagian penting dalam roda pemerintahan. 

Kabupaten Garut, sangat berpotensi bisa mengakomodir Honorer tenaga adminitrasi, dengan beberapa landasan. 

1. Kabupaten Garut yang minim PNS hanya 14.000, tersebar di 33 SKPD, 43 Kecamatan, 421 Desa dan Kelurahan. 

Artinya nya pegawai PNS dikabupaten Garut sangat minim untuk melayani Masyarakat nya dengan kurang lebih 3 juta jiwa. 

2. Perihal Pemekaran di kabupaten Garut, Garut Utara dan Garut Selatan, ini menjadi salah satu sarat pemerintah kabupaten garut untuk menambah PNS atau regenerasi dalam menompang dua kabupaten Baru, secara statistik ini relevan,  Garut bisa mengangkat Honorer yang sudah berpengalaman untuk di angkat PNS maupun PPPK, karna fakta dilapangan Honorer Tenaga Adminitrasi yang banyak mengerjakan administrasi Keuangan, kegiatan, pembuat laporan, SPJ, administrasi maupun adminitratif dan lainnya.

Pemerintah Harus Peka terhadap Fakta dilapangan tentang program berbasis SDM. Bukan malah program SDM berbasis Teori. 

3. Kabupaten Garut dengan Geografis yang sangat luas, dan kultur budaya yang beragam, ini menjadi tolak ukur untuk mengangkat Honorer Admimitrasi, karna analoginya bagaimana mungkin SDM secara teori bisa memahami masyarakat dengan berbagai macam kultur dari pesisian hingga keberagaman sosial dikabupaten Garut yang sangat Kental dengan korelasi berbagai Lembaga swadaya masyarakat,: imbuhnya", 

Ari, berharap, upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD Komisi 1, akan memberikan Hasil sesuai Harapan, yaitu mengangkat Honorer Tenaga Adminitrasi, menjadi CPNS maupu PPPK, dengan Afirmasi batas Usia dan pendidikan, karna sebegitu pentingnya tenaga adminitrasi dalam Sendi roda pemerintahan mulai dari pemungut PAD, sampai akselerasi berjalannya roda pemerintahan, hingga menciptakan kesetabilan dalam pembangunan daerah. 

" PAD dan APBD tanpa Adminitrasi mustahil akan sehat dan stabil, maka peran serta kami tenaga adminitrasi adalah sebagai vital untuk berjalanya Roda Pemerintahan. Sendi roda pemerintah adalah tenaga adminitrasi, " ujarnya.