Iden Sambas: 'Ada Oknum TKSK yang Ikut Menentukan Suplier'

GARUT, JABARBICARA.COM-- Anggota Komisi IV DPRD Garut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Iden Sambas, mengaku banyak menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Selain itu, banyak data yang tidak valid. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping.

"Kita banyak menerima keluhan setiap harinya terkait BPNT, khususnya dugaan keterlibatan TKSK," ujar Iden, Senin (15/06/2020).

Ditambahkan Iden, di beberapa daerah atau Kecamatan, terdapat oknum TKSK yang terlibat dalam menentukan suplier. Padahal, lanjut Iden, dalam Pedum Kementrian Sosial serta Dinas Sosial Kabupaten Garut, yang berhak menentukan suplier adalah pihak agen yang resmi ditunjuk oleh Bank.

"Kaget mendengarnya, adanya oknum TKSK yang ikut menentukan suplier. Seharusnya bank yang berhak menentukan agen dengan catatan harga dan komoditi memiliki kualitas," ucapnya.

Menurut Iden, agen hanya melakukan penggesekan saja. Padahal agen atau E-warung seharusnya menyediakan komoditi untuk disalurkan pada setiap KPM.

"Selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam pengondisian suplier, banyak data serta kartu KPM yang bermasalah," ucapnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, pihaknya meminta Dinas Sosial Garut serta Kemensos untuk memberikan tindakan, termasuk jika memang terbukti TKSK yang nakal diberhentikan.

"Memang saat ini belum jelas aturan antara Pedum dengan Perbup. Kita mengusulkan saja oknum TKSK yang nakal untuk dicoret," tegasnya.

Iden mengaku, Komisi IV DPRD Garut kembali akan menggelar rapat sekaligus memanggil Bupati Garut dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam penyaluran BPNT, salah satunya akan mempertanyakan sanksi terkait adanya oknum TKSK.

Informasi yang berhasil dihimpun, selain adanya keterlibatan oknum TKSK dalam menentukan suplier, TKSK juga kerap memberikan intimidasi terhadap para agen dan mengancam akan mematikan mesin EDC yang dikeluarkan pihak Bank.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Ade Hendarsyah, saat dikonfirmasi melalui saluran ponselnya sedang tidak aktif. (Tim IWO)