Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kab. Garut, "Tolak Kontrak Politik dengan Sponsorship APBD".

GARUT, JABARBICARA.COM-- Wacana Pilkada Garut akan di percepat ke tahun 2022 terus menjadi perbincangan para elit politik dan pemerhati politik bahkan para bakal calon Bupati Garut, terus bermunculan setelah dilakukannya Polling oleh salahsatu media online/GWA JIG, Hasilnya pun luar kebiasaan dan diluar prediksi kebanyakan orang atau para elit politik, yang keluar sebagai peraih suara terbanyak justru di raih oleh orang baru (Indra Kurniawan) yang bukan aktivitas partai apalagi menjadi pengurus partai. Ada apa dibalik ini semua …?

Salah satu bakal calon Bupati Garut yang telah siap untuk mengemban amanah dan keluar sebagai peraih suara terbanyak dalam Polling tersebut adalah Indra Kurniawan, beliau merupakan putra asli Garut yang sekarang tinggal di Kampung Babakan Tarogong Kaler Garut.

Ketika di konfirmasi tentang kesiapan untuk maju sebagai orang nomor satu di Garut, dengan rileks menjawab, "Sebenarnya saya belum terpikirkan untuk maju sebagai calon bupati Garut, karena prosesnya masih lama, tapi karena saya diminta untuk masuk bursa calon Bupati, sebagai aktivis pergerakan federasi pekerja dan buruh, bagi saya insya Allah siap untuk mengemban amanah tersebut tentu dengan syarat harus ada kontrak politik yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yaitu :

Pertama, tidak adanya kontrak politik dengan para sponsorshif karena akan memberatkan bagi para bupati dan wakil bupati terpilih untuk balas jasa dengan acara menggadaikan Kueh APBD Garut.

Kedua, Dengan parpol pengusung pun harus siap untuk tidak merima mahar politik karena yang mau saya jual bukan kekayaan finansial tapi kekayaan intelektual.

Ketiga, Harus kontrak politik dengan rakyat yang di saksikan oleh para stackholder untuk bersama-sama membangun Garut dengan sebaik-baiknya tanpa adanya persengkongkolan bagi-bagi kueh APBD karena itu semua merupakan hak rakyat, kita di pilih oleh rakyat, maka APBD pun peruntukannya untuk rakyat.

Keempat, tidak adanya KKN dalam pengangkatan ASN dan Kepala SKPD sehingga setelah mereka dilantik fokus terhadap pekerjaan dan profesinya bukan berpikir bagaimana mengembalikan uang modalnya.

Kelima, Pelayanan public di masing-masing SKPD dan tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa harus lebih cepat, lebih efisien dan lebih mudah, kalau bisa di permudah kenapa harus di persulit ….?, papar Indra.

"Point berikutnya yang sangat penting sekali lagi siapapun nanti yang lolos menjadi Paslon Bupati/Wabup Garut, harus berani menolak sponsorshif dari para cukong APBD, yang pada akhirnya menjadi beban balas budi dengan membagi-bagi kueh APBD, daripada dana 10 - 20% tersebut diberikan kepada cukong proyek mending kita berikan kepada para guru/tenaga honorer yang jelas sangat membutuhkan". ujar Indra.

Ketika ditanya tentang PAD Garut, Pria kelahiran tahun 1979 dan telah menikah dengan Raisya Manik Nursipa menguraikan, "Bagaimana caranya dari 117 perusahan yang ada di Garut bisa dinaikkan UMR-nya sehingga IPM Garut bisa meningkat diatas 5 - 8 digit, bukan seperti pemerintahan sekarang yang hanya mampu menaikan 3 digit selama 8 tahun berjalan", cetusnya

Terakhir bagaimana caranya agar pemimpin Garut kedepan bisa melakukan akselerasi dan menggali potensi-potensi SDA, SDM dan Asset dari para Pekerja yang ada di 117 Perusahaan tersebut untuk bisa mendongkrak PAD Kabupaten Garut sehingga secara otomatis IPM Garut akan meningkat. (AS).