Ini Tanggapan Rektor Uniga Terkait DOB Garut Selatan

JABARBICARA.COM:--- Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan selalu menimbulkan pro dan kontra, apalagi setelah Bupati Garut kembali melontarkan rencana percepatan pembentukan DOB yang sudah lama didambakan masyarakat Garut Selatan. Rencana tersebut menimbulkan tanggapan beragam salah satunya dari kalangan akademisi dan tokoh pendidikan Garut  sekaligus Rektor Universutas Garut (Uniga) Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.

Syakur Amin mengungkapkan jika saat ini ada anggapan yang mengatakan DOB Garut selatan belum layak, itu sah-sah saja kita bisa melihat dari berbagai presfektif, jika hanya dilihat dari prespektif kemampuan ekonomi salah satunya dilihat dari sumber PAD ya mungkin saja tidak layak, tapi jika kita ingin meningkatkan pelayanan publik jangan terlalu beroriantesi kepada kemampuan ekonomi tapi kepentingan pemerataan pembangunan harus jadi prioritas utama, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui ketersediaan pelayanan publik, jangkauan relatif singkat, mudah dan murah  sehingga masyarakat terstimulus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif.

Kalau itu yang menjadi tujuan otonomi baru Garut Selatan sudah merupakan keniscayaan, karena jika kondisi ini terus dibiarkan menunggu kesiapan dari sisi kemampuan ekonomi, Garut khususnya Garut Selatan tidak akan pernah maju seperti perdebatan telur dan ayam duluan mana ini tidak akan pernah selesai jika tidak cepat diputuskan. Jadi jika Garut Selatan ingin maju pemerintah pusat harus melakukan intervensi khusus dengan menggelontorkan dana tapi tentunya harus memperhatikan sisi pengawasan supaya dana tersebut bisa tepat sasaran, salah satunya dengan konsep Daerah Otonomi Baru, agar pemerataan pembangunan lebih fokus dan terarah.

“Jika prespektif ekonomi dijadikan pertimbangan, apakah Kab. Garut sekarang secara ekonomi sudah sudah layak ? bahkan kalau dilihat dari PAD nya Garut yang hanya 173,264 miliar/ tahun. Kan tidak juga,” ungkapnya, Selasa (23/07/2019).

Syakur menambahkan jika ada pemerintahan baru di Garut Selatan maka akan menimbulan multiplier effect kondisi ini akan memancing para investor datang  salah satunya pihak swasta, akan tumbuh akifitas ekonomi besar yang melibatkan masyarakat sekitar kemudian tumbuh lapangan kerja baru karena prinsif investor seperti semut dan gula, disitu ada gula makan akan banyak semut yang datang, dimana ada kegiatan pemerintahan makan pertubuhan ekonomo akan serta merta tumbuh, diikuti dengan pembangunan infrastrur salah satunya akan dibangun jalan Kabupaten, Jalan Profinsi bahkan Jalan Nasional, jika konektivitas jalan sudah tersambung maka akan memudahkan akitifitas ekonomi dan akan jadi pertimbangan para investor datang ke Garut Selatan, salah satu persoalan nyata yang ada di garut selatan sekarang kan persoalan akses jalan. kalau kondisinya tetap seperti saat ini apakah ada investor tertarik datang ke Garut Selatan ? rasanya akan sulit.

Bahkan jika kita melihat jauh kedepan sangat mungkin di Garut Selatan dibangun pelabuan atau mendorong industri pariwisata karena milihat potensi yang dimiliki Garut selatan sektor pariwisata adalah sektor yang paling mungkin dan logis untuk dikembangkan tentunya dengan tata kelola pariwisata yang baik dengan dukungan kesiapan masyarakat setempat.

Kondisi saat ini suka atau tidak harus diakui ada disparitas pembangunan atau ketimpangan antara Garut wilayah Tengah/Kota dengan Garut Selatan dan itu secara tidak langsung menimbulkan bukan hanya masalah ekonomi tapi idiologi, politik, sosial, budaya dan kemananan, salah satu solusi yang paling mungkin adalah daerah otonomi baru sehingga kehadiran pemerintah di daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh akan ikut mereduksi perosalan yang ada.

Terkait rencana Pemkab Garut yang akan menyiapkan ASN untuk perispan pembentukan otonomi baru, Syakur menanggapi positif rencana tersebut meskipun secara kwantitas ASN digarut masih kurang, untuk itu karena masih ada waktu, syakur menyarakan  agar SDM betul-betul disapkan dari sekarang dengan seleksi yang lebih transparan, akuntabel dan tentunya dengan berbasis kompetensi. (Fitri N/Ik)