Kasus Jalan Poros Tengah, KPC Minta DPRD Garut Bersikap

GARUT, JABARBICARA.COM-- Konsorsium Penyelamatan Cikuray (KPC), yang selama ini menyuarakan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan jalan poros tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu dan Banjarwangi, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, mengambil sikap atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan jalan tersebut.

“Dewan sebagai representasi masyarakat, harus bersikap. Karena, sebelumnya Komisi II telah menemukan adanya pelanggaran, Komisi I juga melihat hal yang sama saat menerima audensi warga yang pro pembangunan jalan tersebut,” jelas Ebit Usep Mulyana, Koordinator KPC, Jum'at (20/03/2020).

Sebagai lembaga yang menjadi kontrol pemerintah, DPRD memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan. Karenanya, menurut Ebit, jika setelah melihat ada pelanggaran dalam proses pembangunan namun kemudian tidak bersikap apapun, aneh rasanya.

“Mereka punya fungsi pengawasan, dan itu sudah dilakukan saat turun ke lapangan mengontrol pekerjaan, tapi begitu menemukan pelanggaran, kok sampai sekarang diam saja, kita masih percaya DPRD Garut bersama rakyat,” katanya.

Ebit menuturkan, lembaganya yang jadi wadah bagi lembaga-lembaga pegiat lingkungan, secara tegas telah menyampaikan berbagai dugaan pelanggaran dalam pembangunan jalan tersebut. Wakil bupati hingga bupati pun sudah mengakui kesalahannya dalam pembangunan jalan tersebut. Bahkan, bupati telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Perhutani karena telah menyerobot lahannya.

“Ini semua sudah terang benderang, tinggal DPRD sebagai lembaga kontrol mau bersikap, kalau takut pada bupati, kita akan ada di belakang DPRD, kita mendukung DPRD,” katanya.

Ebit meyakinkan, selama DPRD menjalankan fungsi pengawasannya secara proporsional dan profesional, DPRD tidak usah takut untuk bersikap. Jika masih juga tak bersikap, Ebit pun memandang DPRD sudah tidak lagi bersama rakyat.

“Kalau tidak juga berani bersikap, berarti dewan perwakilan rakyat sudah tidak lagi bersama rakyatnya, mereka bersama kepentingannya masing-masing,” tegasnya. (Tisna)