Ketua FKSS JABAR: BPMU Harus Dinaikkan Kalau IPM Jabar ingin Meningkat

Bandung,JABARBICARA.COM--- Bertempat di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis, (21/11/2019), Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat (Jabar) melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat, dengan agenda tuntutan supaya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada tahun 2020 dinaikan nominalnya kalau IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Jabar ingin meningkat.

Demikian dikatakan Ketua FKSS Jabar, Ade D. Herdiana, SH dihadapan seluruh anggota DPRD Komisi V yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh pengurus FKSS Kab./Kota se-Jawa Barat.

Selanjutnya dikatakan  Ade Hendriana bahwa tujuan awal audiensi adalah untuk menyampaikan aspirasi karena minimalis anggaran BPMU pada tahun 2019 terkait pendidikan, khususnya SMA swasta terasa cukup berat dengan keadaan ekonomi seperti sekarang, sudah muridnya terbatas, sementara BOP-nya tinggi, maka perlu adanya perhatian dari Pemprov  Jabar untuk meningkatkan dana bantuan pendidikan.

"Hasilnya Alhamdulillah ada titik temu dan mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan oleh Komisi V DPRD Jabar kepada Gubernur Jabar supaya RAPBD tahun 2020 BPMU bisa dinaikan. Untuk sementara mereka menjanjikan akan ada peningkatan, kita harus tetap mengawal dan memperjuangkannya,” ujarnya Ade

Lebih lanjut dikatakan Ade Hendriana yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Guna Dharma Kota Bandung, tentang besaran BPMU 2020, anggota dewan sudah memutuskan saat pihaknya datang ke DPRD. untuk sementara kita pakai PAGU yang tahun kemarin yaitu 500 per-siswa, ungkapnya.

Sedangkan terkait SPP gratis di tahun 2020, dia beranggapan, sebenarnya point utama terkait SPP gratis untuk SMA/SMK Negeri hanya akan membuat sekolah swasta menjadi lebih berat. Pasalnya, akan membuat para calon siswa lebih memilih sekolah negeri yang gratis daripada sekolah di swasta, dengan adanya zonasi saja kami sudah kelimpungan untuk mendapatkan siswa, apalagi kalau sekarang SMA/SMK Negeri digratiskan SPP nya, otomatis akan banyak lagi sekolah swasta yang kolaps dan gulung tikar," cetus Ade.

Menurutnya, BPMU berbeda dengan SPP gratis. Karena BPMU itu untuk operasional guru dan kalau SPP bisa untuk guru dan bisa digunakan operasional yang lainnya. Untuk itu kami berharap BPMU bisa ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya dan untuk SPP gratis setidaknya Pemprov Jabar agar lebih mempertimbangkan aspek yang akan terjadi ke depannya, ingat bahwa sekolah swasta telah banyak ikut andil dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa dan mendukung program wajardikdas 12 tahun. Kalau tidak sekolah swasta, sekolah negeri akan banyak kekurangan guru. Pungkas Ade. (Aep S/Ik)