Kisruh Dugaan Pemotongan BOP Covid-19, PB MKI Gerudug Kemenag Garut

0
491

GARUT, JABARBICARA.COM– Adanya dugaan pemotongan BOP pesantren Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan daring di kabupaten Garut memicu kaum akademisi Mahasiswa Keguruan Indonesia (MKI) untuk melakukan audensi dengan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.

Dalam audensi yang dilakukan oleh Pengurus Besar Mahasiswa Keguruan Indonesia (PB MKI) dengan Kemenag Garut Kamis (01/10/2020) melalui PD Pontren Kemenag Garut yang dihadiri langsung oleh kasinya Enang Wahyudin S.Pd.I. Menurut penjelasannya, Kasi PD Pontren mengaku tidak tahu menahu soal pengajuan bantuan tersebut, karena masing-masing pihak lembaga mengajukan lembaganya masing-masing langsung ke pusat.

“Bahkan dalam pengajuan ini ada juga yang melalui organisasi kepesantrenan. Dan itu tanpa ada komunikasi dengan PD Pontren.” ujarnya.

Baca Juga:  Ga Sengaja' Siram Novel Baswedan, Warganet: Dzolim Kalian!

Dibuat heran dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh Kasi PD Pontren, Ketua Umum Pengurus Besar Mahasiswa Keguruan Indonesia (PB MKI) Raden Irfan NP, menyesalkan kepada pihak PD Pontren yang belum menindak lanjuti dugaan kasus pemotongan BOP tersebut setelah adanya keluhan-keluhan yang datang kepada pihaknya.

Hal tersebut disebabkan Kasi PD Pontren sempat mengumpulkan kurang lebih 35 pimpinan lembaga yang merasa dirugikan oleh potongan BOP yang dirasa tidak manusiawi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Harusnya dalam kumpulan tersebut, PD Pontren melakukan inventaris data pesantren dan MDT yang merasa dirugikan.” Ucap Raden.

Lanjutnya Raden “itu keluhannya sudah ada, bahkan disebutkan lebih spesifik persentase potongannya oleh pihak lembaga yang merasa dirugikan, kenapa PD Pontren tidak maju bersama lembaga-lembaga pesantren yang merasa dirugikan untuk bergerak dan mendorong pihak terkait untuk melaporkannya kepada pihak Kejaksaan.”

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Pemkot Bogor Lakukan Lagi Penyemprotan Disinfektan Di Pasar Tradisional

PB MKI kembali menegaskan kepada pihak Kantor Kemenag Garut agar pihaknya mau bergerak bersama-sama masyarakat yang dirugikan atas penyaluran BOP yang diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang jelas sesuai prosedur dan transparan.

“Kami siap memfasilitasi keluhan lembaga pesantren dan MDT yang merasa telah dirugikan untuk menuntaskannya sampai di kejaksaan.” Cetus Enang Wahyudin.

Setelah mendengar kesiapan Kantor Kemenag Garut, Raden menyerukan kepada seluruh lembaga yang merasa dirugikan untuk mengadukan keluhannya kepada Kantor Kemenag Garut.

“Kepada seluruh lembaga yang merasa dirugikan tidak usah takut atau ragu lagi untuk melaporkan, karena Kantor Kemenag Garut sudah berkomitmen untuk maju bersama menuntaskan kasus ini.” pungkas Raden.

Baca Juga:  Anggaran Diskominfo Garut dan Anggaran Publikasi Covid Rp.700 juta, Dipertanyakan Sekretaris F.PKB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here