KLB PD Sibolangit Dagelan Politik di Tengah Covid-19, Ahmad Bajuri Mantan Sekjen ADKASI, 'Kami Prihatin'

GARUT, JABARBICARA.COM,- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD), dinilai ilegal dan tak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. KLB tercepat yang pernah di gelar menjadi tontonan betapa rendahnya etika berdemokrasi serta etika berpolitik yang di pertunjukan para elit politik yang haus kekuasaan, dagelan politik di pertontonkan ke rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Dagelan politik yang terbongkar setelah issue merebak tentang gerakan pengambilan kepemimpinan PD (GPKPD) terbongkar atas laporan para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat ke Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para ketua DPD PD dan DPC PD yang memahami aturan main AD/ART PD.

Ahmad Bajuri Mantan Sekertaris Jenderal Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang juga Ketua DPC PD Kabupaten Garut mengaku prihatin atas KLB Ilegal yang di gelar di Sibolangit tersebut.

"Untuk kemajuan Partai Demokrat ke depan, kami harap para kader dan masyarakat tidak terjebak oleh dagelan politik KLB Ilegal," ujar Bajuri

Ditambahkan Bajuri, "Para Kader jangan terjebak oleh ambisi dan ambisius para senior seniornya, jangan mau dipecah belah".

Lanjut Bajuri mengungkapkan, "kami prihatin dagelan politik tak beretika yang di pertontonkan kepada rakyat indonesia bahkan dunia internasional menonton permainan skenario KLB dari awal sampe akhir, saya yakin rakyat dan dunia Internasional bisa menilai sendiri, tanpa kita bicara, ini tontonan para senior buat generasi muda memberikan contoh yang tidak elegant karena keluar dari norma etika dan moral dengan menghadirkan KLB yang bukan pemilik suara sesuai AD/ ART. PD".

"Kalau itu buat bikin partai baru mungkin sah ! acara tersebut. Namun kami atas nama DPC PD Garut sangat mengecam dan akan menindak sesuai aturan serta apalagi ada yg memalsukan tanda tangan dan bila ada yang mengatasnamakan DPC Garut menadatangani dan hadir ini bukan hanya urusan internal PD tapi sekarang sudah menjadi konsumsi publik, membawa opini publik yang kurang baik atas demokrasi dan hukum yang ada bisa memecah belah persepsi di publik dan ini sangat tidak menguntungkan untuk kepentingan negara dan bangsa. Energi rakyat harus menonton cerita KLB Inkostitusional dari AD / ART PD
Setiap organisasi pasti ada piksi dan perbedaan persepsi, setiap pemimpinan tidak ada yang sempurna
Tapi pergantian kepemimpinan harus memakai cara, etika dan aturan yang baik karena ini akan memberikan contoh pada yunior dan generasi muda Indonesia kedepan," ujar Ahmad Bajuri Mantan Sekjen ADKASi Periode 2010-2015.(RF/JB)