Kolam Renang Darajat Pass Menelan Seorang Korban Wisatawan? Syam Yousef : Pengelola Bisa Dipidana, Tempat Wisatanya Ditutup

0
7

GARUT. JABARBICARA.COM– Salah satu pengacara kondang asal Garut Kota angkat bicara terkait meninggalnya salah satu wisatawan asal Bandung di kolam renang objek wisata Darajat Pass beberapa waktu lalu setelah sebelumnya dibawa ke RSU dr. Slamet Garut.

Menurut Syam Yousef, S.H., M.H, kejadian itu harus diselidiki secara serius, bukan masalah delik aduan dan delik umumnya.

“Kasus ini harus segera diselidiki, apa penyebabnya yang mengakibatkan seorang bocah 10 tahun tersebut menghembuskan nafas setelah diduga tenggelam di kolam renang milik Darajat Pass. Jadi bukan masalah delik aduan atau umum, justru pihak Kepolisian seharusnya memasang garis polisi (police line) ditempat kejadian guna seterilisasi tempat kejadian” jelas Pengacara yang memiliki ciri khas topi Tompi ini melalui sambungan selulernya, Sabtu (21/12/2019).

Menurutnya, ini merupakan sebuah konsekwensi yang perlunya pertanggungjawaban dari pihak pengelola, karena pengelola wisata tentunya harus tunduk dan patuh kepada Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terutama dalam pasal 1 ayat (12) yang pada pokoknya menegaskan untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan harus ada sertifikatnya.

Baca Juga:  Unggah Ujaran Kebencian, Seorang Warganet Ditangkap Polisi

Lebih jauh, Syam Yousef menyebutkan tentang hak wisatawan, dimana sebagaimana pasal 20 UU No. 10 tahun 2009 sangatlah jelas. Dimana kata Syam Yousef, setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

“Jadi, ketika wisatawan itu meninggal dunia, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, bisa saja unsur pidananya mengarah pada pasal 359 KUHP,” paparnya.

Bang Yos menjelaskan, Pasal 359 KUHP menyebutkan ‘barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun’ jadi harus dilakukan pemeriksaan, jangan sampai ada wisatawan yang menjadi korban lagi.

Baca Juga:  Presiden dan Menteri Kominfo Harus Bayar Biaya Perkara Rp.457 Ribu karena Langgar Hukum dalam Pemblokiran Internet di Papua

“Dalam penerapan Pasal 359 KUHP ini, terdapat kalimat kealpaan, salah satu contoh kasus dengan nama tersangka Rijali Weken yang tidak dilanjutkan dan malah berhenti pada saat tahap penyidikan dikarenakan orang tua korban telah iklas atas kejadian yang terjadi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan delik Biasa dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai wewenang melakukan penghentian penyidikan. Jadi walaupun keluarga atau pihak korban  tidak melaporkan atau pun telah mengiklaskan kejadian tersebut, maka dari pihak penyidik wajib dalam memproses perkara tersebut dan perkara tersebut tetaplah harus dilanjutkan apapun yang terjadi,” bebernya.

Jangan sampai kepolisian tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya. Penyidik sebagai penegak hukum seharusnya menjalankan hukum berdasarkan aturan yang telah di tetapkan, dan tidak seharusnya menyimpang untuk memberhentikan perkara ini, tutupnya singkat.

Baca Juga:  Irjen Rudy Sufahriadi Resmi Menjabat Kapolda Jabar

Hingga berita ini diturunkan, penanggung jawab dan pengelola wisata Darajat Pass masih belum bisa dihubungi. (KprN/Ik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here