Kota Bogor Usulkan 29 Kegiatan dalam Musrenbang RKPD Jabar 2020

JABARBICARA.ID:--- Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Selasa (02/04/2019).

Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu mengusung tema ‘Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik’, di mana pembangunan akan diarahkan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur strategis sebagai konektivitas wilayah serta peningkatan ekonomi masyarakat.

“Bappeda Jawa Barat mencatat ada 6.400 aspirasi kegiatan yang dilaksanakan melalui 7 forum aspirasi dan membutuhkan anggaran kurang lebih sebesar 67,3 triliun. Bagi warga yang belum sempat menyampaikan aspirasi, Pemprov Jabar menyediakan aplikasi Warna Jabar (Warga Merencana Jabar). Semoga aspirasi melalui digital, personal maupun formal di 7 forum, menjadi wadah dan semangat kebersamaan dalam membangun Jawa Barat,” ujar pria yang akrab disapa Emil itu.

Ridwan Kamil menekankan dalam melakukan pembangunan diperlukan kekompakan antar elemen. “Kita penuh semangat, penuh dengan gagasan, penuh dengan cara baru namun yang menjadi masalahnya hanya satu yaitu kurang kompak. Jika masyarakat Jabar kompak kita bisa kalahkan semuanya,” jelasnya.

Ada sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2020. Kesembilan prioritas pembangunan RKPD pada tahun 2020 tersebut, diantaranya akses pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi umat berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Selain itu, ada juga terkait pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Dalam kesempatan tersebut juga Emil menyebut bahwa Kota Bogor bersama empat wilayah lainnya di Jawa Barat dipilih dalam program pembangunan fasilitas daur ulang sampah plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai investasi 2,8 Triliun. Program tersebut merupakan bagian tindak lanjut dari rencana studi fasilitas me-recycle plastik menjadi BBM dengan nilai hibah sebesar Rp 280 miliar.

“Ini adalah contoh visi yang nyambung menuju ramah lingkungan, tidak menggunakan APBD. Insya Allah dalam waktu 2-3 tahun, investasi murni ini akan hadir. Langkah ini dilakukan dalam rangka Jawa Barat menuju sustainable dan green province melalui pengurangan carbon footprint dengan kegiatan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Menanggapi investasi tersebut, Bima Arya menyatakan bahwa Pemkot Bogor masih masih menunggu kepastian lahan yang akan digunakan untuk tempat konversi sampah plastik menjadi bahan bakar.

“Karena di Kota Bogor lahannya terbatas, untuk itu Pemkot mengkomunikasikan rencana ini dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menawarkan Galuga. Saya sendiri sudah bertemu dengan pihak investornya. Sekarang tinggal melihat dan mengecek lokasinya di samping berkoordinasi dengan Bupati Bogor. Jika semua oke, Kota dan Kabupaten Bogor akan mengelola sampah plastik disitu,” kata Bima.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Bappeda Kota Bogor, Erna Hernawati menerangkan Pemerintah Kota Bogor dalam Musrenbang tersebut mengusulkan 29 kegiatan dengan total anggaran Rp 721.705.785.356.

Ada empat bidang prioritas yang diusulkan, diantaranya bidang infrastruktur meliputi pelebaran jembatan Otto Iskandar Dinata, DAS Ciliwung, Suryakencana dan alun alun.

“Bidang ekonomi dan pariwisata ada di Situ Gede, Bogor Barat. Bidang Sosial Budaya, fokus pada Pendidikan Paket A,B dan C. Usulan infrastruktur lain yang diajukan Pemkot Bogor juga diusulkan juga Pemkab Bogor, diantaranya Nambo dan perbatasan wilayah,” beber Erna.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI, Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Deputi Pencegahan KPK RI, Kepala PPN/Bappenas Republik Indonesia, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. (Humas Setda Pemkot Bogor/IK)