Lima Pernyataan Sikap Forum Kedaulatan NKRI atas Komunisme

JABARBICARA.COM-- Forum Kedaulatan NKRI mengadakan serangkaian audiensi atau diskusi dengan pihak Kapolri, MUI, dan hari ini dengan Panglima TNI AD.

Sebagaimana disebutkan dalam press releasenya, setelah beberapa waktu lalu beraudiensi dengan Baintelkam Mabes Polri 14/7/2020 dilanjutkan dengan Pimpinan MUI Pusat 21/7/2020, maka pada hari ini Senin tanggal 3 Agustus 2020 Jam 10.00 WIB Forum Kedaulatan NKRI diterima oleh Pimpinan Mabes AD di Jl. Veteran Jakarta.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Asisten Teritorial Mabes AD Brigjen TNI Toto yang didampingi oleh Kol TNI Wastono dan Mayor Teguh keduanya mewakili Kepala Staf AD yang sedang ada tugas di tempat lain.

Forum yang terdiri atas praktisi hukum, aktivis pergerakan, pengamat politik dan kebangsaan, serta aktivis da'wah menyampaikan hal yang berkaitan dengan RUU HIP yang berganti RUU BPIP beserta latar belakang dan implikasinya terhadap stabilitas masyarakat, bangsa, dan negara.

Terkait itu, sebagaimana tertulis dalam pers releasenya, Forum Kedaulatan NKRI mengeluarkan lima Pernyataan Sikap Resmi, sebagai berikut: 

Pertama, berkaitan dengan eskalasi gerakan faham komunisme maka TNI bersama rakyat diharapkan memperkuat kebersamaannya. Perjuangan kaum komunis biasa diawali dengan gerakan politik untuk kemudian militer. Peran negara Cina tidak dapat dianggap kecil.

Kedua, pengaruh TNI khususnya AD terhadap kebijakan Pemerintah cukup besar, karenanya terhadap penyelundupan ide melalui RUU HIP yang kemudian RUU BPIP harus diwaspadai secara seksama. Rakyat sebagian besar menolak RUU ini. Kajian strategis TNI AD dapat memberi input bagi dicabutnya RUU tersebut.

Ketiga, Tap MPR No VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dengan Polri dapat berimplikasi pada pengecilan peran TNI. Meski perlu antisipasi atas pihak yang mencoba merenggangkan hubungan dan adu domba, namun keseimbangan antara TNI dan Polri harus dibangun. Peran berlebihan Polri tidak boleh terjadi.

Keempat, mendesak Panglima TNI khususnya KSAD untuk mendalami lebih jauh akan dampak dan bahaya desintegrasi akibat pergerakan "Pancasila 1 Juni 1945". Pergerakan ini dapat melemahkan dan merongrong wibawa Pancasila 18 Agustus 1945 dan UUD 1945.

Kelima, TNI diharapkan dapat memahami dan menangkap aspirasi kuat dari masyarakat yang menginginkan agar dapat kembalinya UUD 1945 secara murni sebagaimana aslinya. Masyarakat melihat Amandemen UUD 1945 telah membuka celah bagi berkembangnya faham liberalisme dan kapitalisme.

5. Dialog bersifat terbuka dan kekeluargaan. Pimpinan pertemuan menyambut baik aspirasi Forum dan berjanji untuk menyampaikan lebih lanjut kepada KASAD beserta jajaran lainnya yang kompeten. Berharap agar jalinan komunikasi dapat berlanjut demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Keterangan-keterangan: 

Nara Hubung: Adang 0815-6066-666 , Deddy 0812-8328-5359

Forum Kedaulatan NKRI

1. Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH. (HRS Centre)
2. Adang Suhardjo, SE. FUIN/ANNAS DKI/MPP PAN
3. Ust. Alfian Tanjung (Ustadz dan Pengamat Komunisme)
4. Djudju Purwantoro SH., MH. (Sekjend IKAMI/Praktisi Hukum/Ketua Umum Gerbang AMAR)
5. Dindin S. Maolani, SH. (Mantan ketua LBH Bandung/ FKP2B)
6. Ir. Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik/Aktivis Pergerakan 77-78)

7. Mayjen. TNI. Purn Deddy S. Budiman (FKP2B)
8. M. Rizal Fadhilah, SH. (Aktifis Muhammadiyah/Pengamat Politik dan Kebangsaan)
9. Andri Darmawan (Pendekar/Guru Besar Pencak Silat Gerak Saka)
10. Dr. Ahmad Yani, SH., MH. (Mantan Anggota DPR/PPP)
11. Kol. Purn. Dedi Hamdani Suhardjo
12. Ir. Rully Burhan (Aktivis Dakwah Islam)
13. Memet Ahmad Hakim, SH., MH. (Mantan Ketua KPU Jabar)

14. Dr. Djoko Edhi Abdurahman (Wasek LPBH PBNU, Wasekjen DPP KAI)
15. H.Basyir Bustomi, SE. (Guru Besar Beladiri Beksi)
16. Bennie Akbar Fatah (Mantan Wakil Ketua KPU 1999)
17. Kol. Purn. Sugeng Waras, (Ketua APIB Jabar, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI)
18. Radhar Tribaskoro, SE., MSi. ( Aktivis Bandung/ Pengamat Politik).
19. Dr. Ir. Memet Hakim (Ketua Umum APIB) (Tisna)