Moeldoko : Jangan di Ganggu Walaupun Mereka Sendiri Yang Mengganggu

0
632

JAKARTA, JABARBICARA.COM – Banyak beredar berita di media dan sosmed, pernyataan Habib Rizieq Shihab yang menyatakan akan rekonsiliasi dengan pemerintah tepatnya pemerintahan Jokowi.

Menanggapi pernyataan tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tidak perlu ada rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab atau Habib Rizieq. Menurutnya pemerintah tidak memiliki masalah apapun dengan Imam Besar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

“Dari awal kita katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja, pergi-pergi sendiri, pulang silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah kok, apakah kita mencegah? tidak,” kata Moeldoko. Kamis (12/11/2020).

Dia menekankan pemerintah tidak memiliki masalah dengan Rizieq Shihab. Buktinya, kata dia, pemerintah tidak mencegah kepulangan Rizieq ke Tanah Air.

Baca Juga:  1.400 KK Terdampak Isolasi karena Covid-19, Terima Bantuan Pangan dari Pemkab Garut

“Aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik. Jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya. Mengganggu publik,” ujar Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan pemerintah tidak berupaya menekan, menghalangi dan lainnya. Buktinya, Rizieq Shihab tiba di Tanah Air hingga ke kediaman dengan aman dan selamat.

“Kita harus luruskan, harus clear, masyarakat juga harus paham, tidak perlu rekonsiliasi. Yang diperlukan disini masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab sebagai warga apa. Negara juga punya hak dan tanggung jawab,” tuturnya.

Moeldoko menyampaikan hubungan pemerintah dengan Rizieq Shihab baik-baik saja. Hubungan yang dibangun sebagaimana hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Baca Juga:  Ribuan Warga Cibatu Ikuti Pawai Obor, Menyambut 1 Muharam 1441 H

Saat bicara rekonsiliasi, Habib Rizieq meminta segala upaya kriminalisasi ulama disetop. Moeldoko justru mengatakan bahwa tidak ada kriminalisasi ulama di pemerintahan Jokowi.

“Sebenarnya tidak ada, istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa. itu tugas negara. Jadi siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Nggak,” pungkas Moeldoko.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here