Pemkab Garut Salurkan Beras Berkualitas Rendah? ini Reaksi Partai Demokrat Garut

GARUT,JABARBICARA.COM,- Paska di berlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut, mewajibkan pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga terdampak berlakukannya PSBM di wilayah tersebut.

Penyaluran beras untuk warga Blok 6 RW 15 Perum Bumi Cempaka Indah (BCI) Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Garut sempat bermasalah, warga kompak menolak beras berkualitas jelek yang di salurkan oleh Pemkab Garut tersebut. Pemkab Garut kemudian menarik beras berkualitas jelek dan mengganti beras tersebut.

Permasalahan belum selesai sampai disitu, Pejabat Pemkab Garut sempat menyalahkan pekerja kuli pengangkut beras, kodisinya "paciweh" dan lain sebagainnya. Reaksi keras atas kinerja Pemkab Garut mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Garut, Asep Rahwanto, Ketua Dewan Pengawas DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut kepada media mengatakan,
Pemda Garut melalui Dinas Sosial "Jangan asal bicara bahwa itu adalah sebuah kesalahan tukang kuli (pekerja kuli angkut), salah angkut, paciweuh dan sebagainya.

Pemkab Garut seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi, diperiksa dulu beras yang akan di distribusikan, pastikan dulu beras yang di distribusikan tersebut layak untuk di konsumsi atau tidak, papar Asep Rahwanto.

Hal ini tentu persoalan yang sangat serius lanjut Asep Rahwanto, kami di internal Partai Demokrat akhirnya bertanya-tanya apakah pengadaan beras di Kabupaten Garut tersebut, mengutamakan kualitas atau mengutamakan "keuntungan" saja.

Ingat jangan main main dengan urusan ini, urusan kemanusiaan, kami minta Aparat Penegak Hukum (APH), LSM, Ormas, OKP, masyarakat, dan semua pihak harus ikut mengawasi jangan sampai ada yang mengambil untung di tengah situasi darurat seperti ini, termasuk apabila ada pihak ketiga/peyedia barang dan jasa yang asal asalan dan tidak mengikuti standar kelayakan bahkan dengan sengaja mengambil keuntungan di tengah kondisi pandemi. Aparat Penegak Hukum (APH ) harus segera bertindak dan bersikap, kata Asep Rahwanto

Saat ini kita semua tahu, bahwa masyarakat di kabupaten Garut betul betul tertekan psikologinya, akibat lonjakkan Covid-19.

"Saya sebagai kader Demokrat tentu mengajak kepada semua pihak mari kita awasi setiap program bantuan pemerintah yang disalurkan untuk warga terpapar dan warga terdampak. Jangan ragu laporkan saja bila ada yang bermain main, tandas Asep.

Asep Rahmanto pun menegaskan, "Tadi siang sayapun menyampaikn persoalan ini kepada fraksi Partai Demokrat, agar supaya melalui komisi yang bersangkutan dan Fraksi Demokrat segera memanggil pihak pihak terkait, kami minta penyedia barang dan jasa, Dinsos di panggil dan dipinta keterangan terkait hal tersebut, termasuk yang "bermain main" dengan program seperti BPNT/ sembako dan jenis bantuan pemerintah lainnya," ( RF/Jb)