Pertama Dalam Sejarah Indonesia Ada Pejabat Negara Kudeta Partai Politik, Saiful Mujani: Ini Kemunduran Demokrasi

JAKARTA, JABARBICARA.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat asil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021) malam.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun resmi dilengserkan dari jabatan Ketua Umum Partai berlambang mercy dalam KLB Partai Demokrat tersebut .

Dilansir Okezone.com, Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani mengatakan, kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran demokrasi. Sebab, pejabat negara seharusnya melindungi semua partai di era demokrasi seperti sekarang ini.

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. kasus PDI misalnya. di era demokrasi sekarang, demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," ungkap Mujani melalui akun pribadi twitternya @saiful_mujani, Jumat (05/03/2021), malam.

"Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri. kita mungkin masuk di sini," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat

"Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap ada pihak yang berupaya mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya. Upaya pengubahan aturan itu, kata SBY, untuk memuluskan jalan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Hal itu dikatakan SBY saat menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh sejumlah pihak salah satunya Darmizal, di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021. Di mana, kongres tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. (Okzn/Jb)