Program Unggulan Kartu Prakerja Ancam LPK dan LKP Terancam Gulung Tikar

JABARBICARA.COM-- Program unggulan Kartu Prakerja yang awalnya didesain pada saat kampanye Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden tahun lalu, mempunyai harapan agar dapat mentransfer angka dengan tersalurkannya peserta Kartu Prakerja ke beberapa perusahaan atau mereka membuka dunia usaha baru setelah mendapat pelatihan untuk memperoleh keahlian khusus dan menjadi wirausahawan.

Ternyata, program ini sudah membius para pelaksana pendidikan non formal, terutama LPK dan LKP se-Indonesia. Malah sudah menjadi impian dan harapan besar karena pasti akan sibuk bekerja dengan jumlah kuota peserta pelatihan yang sangat besar akan meningkat sesuai kebutuhan LPK dan LKP.

Untuk ikut serta mensukseskan Program Pemerintah SDM Unggul Indonesia maju melalui Kartu Prakerja, Himpunan Penyelenggaraan Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) mengintruksikan agar para peserta pelatihan dan kursus harus mengikuti jaman untuk mengubah paradigma lama yang konvensional pada pelatihan daring didukung dengan lembaganya yang terakreditasi.

Selain itu, instrukturnya juga tersertifikasi sehingga menciptakan lulusan yang kompenten dan siap bekerjasama dengan platform yang sudah punya nama, seperti KADIN, APINDO, asosiasi perusahaan lainnya dalam penempatan kerja atau pemagangan.

HIPKI bersama Gradasi menggelar Pelatihan Tata Kelola Pembelajaran Berani sebanyak 1.000 LPK dan LKP se-Indonesia yang dibagi menjadi 2 angkatan. Masing-masing 500 LPK atau LKP selama 5 hari dengan jumlah Jampel 60 yang dialokasikan ke dalam 10 Jampel Pelatihan berani melalui Zoom Rapat dan 50 Jampel Praktek yang harus disetorkan hasil praktiknya untuk mendapatkan Sertifkat Daring yang akan dilanjutkan dengan ToT Pembelajaran Daring.

Namun kini, diadakan Program Kartu Prakerja yang mempertimbangkan akan menjadi Dewa penolong atau menjadi pelindung penyelamat bagi LPK dan LKP yang meningkatkan COVID kurang dari 19.000 LPK dan LKP se-Indonesia, kini Pemerintah lebih mempercayakan pelaksanaan pelatihannya kepada segelintir perusahaan yang dipercaya yaitu 8 Platform diantaranya Toko Pedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Buka Lapak, Sekolahmu, Pintaria, Kemnaker dan Pijar Mahir.

Penyakit Wabah Coronavirus 2019 (Covid-19) mengubah keadaan jauh berbeda dengan rencana awal. Sekarang mengubah banyak perusahaan memecat karyawannya kurang lebih 2,8 juta orang menurut Kemnaker dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat seiring wabah belum teratasi.

Jadi penganggur ini tidak dapat disalurkan setelah pelatihan, yang sebaliknya malah telah dipecat karena COVID, di tengah kondisi sekarang, para penganggur lebih membutuhkan bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika seperti itu mestinya pemerintah juga memperhatikan kami yang terdampak COVID 19 ada yang kurang lebih 19.000 LPK / LKP yang terdampak kebangkrutan. Instruktur dan karyawan yang berjumlah ribuan orang terpaksa dirumahkan karena tidak kuat menahan beban yang sangat berat.

Disisi lain pemerintah menganggarkan Rp. 20 triliun untuk Kartu Pra-Kerja dengan target 5,6 juta orang. Setiap orang akan mendapat Rp. 3,55 juta, yang terdiri dari biaya pelatihan Rp. 1 juta, insentif Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan dana survei sebesar Rp 150 ribu.

Jadi, uang tunai yang mereka kantongi hanya Rp 2,55 juta. Dengan menggunakan sekema ini, Rp 5,6 triliun jatuh ke beberapa perusahaan pemberi pelatihan online. Seandainya dana 5,6 Triliun itu dibagi untuk 19.000 LPK dan LKP se-Indonesia maka per lembaga akan mendapatkan kurang lebih Rp. 300 juta, sungguh jumlah yang akan membuat lembaga se-Indonesia sejahtera bersama turunannya. Disamping itu peserta yang 5,6 juta orang terukur karena lembaga sudah tahun membina peserta pelatihan walaupun konvensional.

Karena lembaganya tidak bisa menyelenggrakan Daring maka itu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dengan Platform yang kuat agar bisa bekerja sama dengan pembagian yang proporsional.

Pemerintah dapat segera mengubah Pola Kartu Pra-Kerja itu dengan melibatkan semua LPK dan LKP se-Indonesia dengan bimbingan dari platform resmi yang ditunjuk pemerintah. Ini yang penting mengingat pentingnya pendidikan LPK non formal dan LKP harus menjabarkan karena harus membuka lembaganya.

Kalau guru dan karyawan ASN libur tidak jadi msalah karena masih punya gaji tapi kita harus tutup lembaga 6 bulan artinya bangkrut dan gulung tikar. Diharapkan program Kartu Prakerja ini jadi solusi bagi kami dimasa darurat corona seperti sekarang ini bukan justru menjadi masalah dan menuai banyak sekali kritik dan protes dari masyarakat luas.

Kartu Prakerja dianggap sebagai program yang bukan hanya tak tepat guna, namun juga berpotensi sebagai sebuah pemborosan dimana materinya juga ada yang lebih baik di youtube dengan fasilitas gratis.

Semoga harapan ini dapat segera dilanjutkan agar LPK dan LKP se-Indonesia dapat dilibatkan untuk keselamatan dan tantangan LPK dan LKP se-Indonesia. Yang harus dipikirkan adalah dampak pasca COVID akan terjadi kesejangan sosial yang lebih jauh berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Penulis : Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si
Jabatan : Ketua Umum DPP HIPKI