Rancu jika Bupati Garut berharap Penyusunan APBD 2023 Dipercepat

GARUT, JABARBICARA.COM— Harapan Bupati Rudy Gunawan agar APBD Kabupaten Garut tahun 2022 berjalan cepat dan APBD 2023 segera disusun, dinilai rancu. Selain itu, juga berpotensi mengabaikan perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan kondisi daerah.

Demikian menurut Jubir Siaga 8, Hasanuddin, dalam keterangan tertulisnya yang menanggapi ucapan Bupati Garut, Rudy Gunawan, terkait keinginannya atas percepatan penyusunan APBD 2023 yang diterima redaksi. Selasa (18/1/2022).

Dikatakan Hasanuddin, kerancuan tersebut mengingat realisasi APBD sudah terjadwal dalam satu tahun anggaran.

"Tentunya ini tidak dapat dipercepat, apalagi realisasinya mengikuti skema realisasi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah," tandas Hasanuddin.

Dipaparkan Jubir Siaga 8 ini, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal tentu realisasinya menyesuaikan dengan kondisi tertentu daerah. kata dia,

"Sebaiknya bupati fokus mencermati dinamika sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat sehingga dapat merealisasikan pendapatan dan belanja daerah sesuai kondisi masyarakat dan kebutuhan nyata daerah," ujar Hassanudin.

Selain itu, lanjut Hasanuddin, Bupati fokus pada transparansi anggaran.

"Realisasinya yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, meminimalisir praktek curang dalam pengadaan barang dan jasa," tutur dia.

Ditambahkan Hasanuddin, pelaksaanaan pekerjaan yang tidak sesuai yang akan mempengaruhi kualitas pembangunan.

"Menyegerakan penyusunan RKPD 2023, sementara realisasi APBD 2022 baru akan dimulai, berpotensi mengabaikan perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan kondisi daerah," tandas Hasanuddin.

Disampaikan Hasanuddin, sebagai satu kesatuan perencanaan terintegrasi, sebaiknya Bupati menahan diri dahulu sambil menunggu rencana pembangunan nasional serta rencana kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak salah asumsi dasar pembangunan serta mendahului pedomanan penyusunan RKPD 2023 yang biasanya baru diterbitkan Menteri Dalam Negeri pada bulan Mei 2022.

Selain itu, kata dia, menunggu masukan dari DPRD terkait dengan aspirasi yang menjadi temuan di masyarakat.

“Perencanaan kita tentu tidak semata teknokratis sifatnya, namun juga partisipatif dari bawah dan atas (dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi),” jelas Hasanuddin.

Ditegaskan dia, yang menjadi prioritas saat ini adalah sebaiknya bupati memastikan tidak ada praktek curang dalam pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksaannya.

“Kami minta bupati tetap fokus pada pencegahan bencana kesehatan Covid-19 dan bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Garut. Juga berhati-hati dalam membuat pernyataan ke publik, yang berpotensi kontraproduktif,” tutup Hasanuddin.

Sebelumnya, dalam apel pagi di Lapangan Setda Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Senin (17/01/2022), Bupati Rudy Gunawan berharap pihaknya bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Selain itu, pelaksanaan APBD tahun 2022 bisa berjalan dengan cepat serta APBD tahun 2023 bisa segera tersusun.

“Saya berharap pelaksanaan APBD 2022 berjalan lebih cepat dan APBD 2023 kita susun, ini Bappeda supaya langsung (menyusun). Saya juga akan melakukan langkah-langkah ke lapangan untuk bisa membuat yang berkualitas kembali,” ujar dia. (**/TG/Jabi)