Rencana PSBB Pemkab Garut dikritisi Aktivis FPD

GARUT, JABARBICARA.COM-- Rencana Pemerintah Kabupaten Garut akan memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Tiga Zona mulai mendapat reaksi dari berbagai pihak. Salaj satunya datang dari FPD. 

Ketua Forum Pemerhati Desa ( FPD) Roni Faisal Adam, didampingi Bidang Investigasi, Informasi dan Komunikasi FPDUsep Kadarisman, mengemukakan pendapatnya, jika PSBB diterapkan Pemerintah Kabupaten Garut maka akan berakibat  Pembatasan aktivitas warga. Kebijakan tersebut akan identik dengan melarang orang keluar dari rumah. Hal ini jelas akan berdampak terhadap sosial ekonomi warga.

"Jika 'keukeuh' dilaksanakam, kami harap pihak pemerintah daerah harus memberi jaminan hidup serupa bantuan sosial sebagai konvensasi dari kebijakan yang cenderung mengerangkeng warga," ungkap Roni. 

Selanjutnya Roni juga menyarankan, menyiapkan tenaga psikiater yang memadai, selain juga tenaga pendampingan anak.

"Hal-hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi tingkat depresi warga masyarakat, tingkat depresi anak guna menghindari kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kejahatan-kejahatan lain yang timbul akibat faktor ekonomi," kata Roni Faisal Adam. 

Jika persiapan PSBB tidak matang, juga kajian dampak sosial-ekonomi dan kesehatan tidak dibahas secara mendalam, menurut Roni, akan berpeluang memunculkan kekacauan di masyarakat.

"Kita sekarang melarang warga tidak keluar rumah, konsekuensinya, kan harus dikasih jaminan hidup. Kalau jaminan hidupnya nggak ada, gimana penyelesaiannya?" latanya. 

"Kalau kemudian jaminan hidup nggak ada dari pemerintah, bail dari daerah maupun dari pusat, dikhawatirkan kemudian memunculkan prilaku anarkis, seperti penjarahan di jalan atau tempat lainnya. Keamanan akan tidak kondusip. Kalau nggak boleh keluar, tidak dapat uang, tidak bisa membayar kontrakan, lalu diusir, gimana?" tambahnya. 

Karena itu, lanjut Roni, masalah COVID- 19 ini yang serba komplek ini, penyelesaiannya  harus mendalan serta melibatkan semua pihak. 

"Saya harap pemerintah Kabupaten Garut hendaknya menyediakan dapur umum selain bantuan sembako yang memadai segera diturunkan," ujar Roni Faisal Adam. 

Roni menegaskan, pemerintah juga harus berani jujur serta transparan dalam hal data  warga yang harus terkaper bantuan sembako, jaminan sosial,  dan jaminan kesehatan. Sampai saat ini, diperkirakan ratusan ribu warga yang tidak tersentuh bantuan. 

"Ratusan ribu kepala keluarga yang tidak tersentuh harus menjadi perhatian prioritas dari pihak eksekutif, termasuk pihak legislatif harus ikut berperan," kata Roni. 

Sementata, Usep Kadarisman mengatakan, keterbukaan stok pangan di Garut juga harus jelas, Kemampuan daya beli masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah.Pemerintah juga harus terbuka terkait data korban PHK termasuk warga yang kehilangan mata pencaharian di sektor informal .

"Keterbukaan tersebut sangat diperlukan sehingga sekema penyelesaian masalah atau solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dengan nyata dapat diantisipasi. Tidak berupa kebijakan 'Lip Service' semata," pungkas Usep Kadarisman. (Ridwan F)