Satu Jam Refleksi Perjalanan Kabupaten Pangandaran bersama Ketua Presidium

PANGANDARAN, JABARBICARA.COM -- H Ahmad Bajuri, SE., MM., berkunjung silaturrahmi dan dialog bersama Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, H. Supratman, B.Sc., S.Ap., pada Jum'at (17/02/2023).

Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.SC S.Ap, dalam dialognya menyampaikan, bahwa lahirnya gerakan keinginan pembentukan kabupaten baru karena keprihatinan keadaan infrastruktur dan pelayanan administrasi untuk masyarakat yang jauh ke Kota Ciamis.  Juga keinginan percepatan kemajuan daerah Pangandaran. Lahirnya suatu daerah baru itu pasti atas dasar keluarnya undang undang pembentukan kabupaten/kota.

"Karena saya tahu, pemekaran kabupaten adalah produk undang undang, karena harus didahului oleh lahirnya undang undang Kabupaten Pangandaran. Kalau produk politik berarti produknya partai-partai yang ada di DPR RI," ujar Supratman.

Supaya lebih cepat, lanjut dia, dirinya melakukan konsolidasi segala arah dan secara pribadi Supratman menegaskan tidak berpartai. 

"Ketua, saya tegaskan, saya secara pribadi melepas baju partai. Tapi koordinator-koordinator kecamatan dan pengurus-pengurus yang lain tetap solid dengan partainya masing-masing," tandasnya.

Tujuan harus solid dengan partainya masing-masing, lanjut Supratman, karena pemekaran ini adalah produk politik. Hal ini untuk melakukan komunikasi secara politik dengan partainya masing-masing.

"Contoh, dari Golkar, silahkan komunikasi dari mulai DPD tingkat dua, tingkat satu, sampai DPP. Partai yang lain juga begitu semua, kecuali PDI. PDI Ciamis menghadang-hadang terus, jadi saya tinggal," katanya.

Selanjutnya, dirinya harus melakukan pertemuan dengan Golkar. DPD Golkar Ciamis belum setuju adanya pemekaran daerah. Sehingga dirinya mengundang beberapa Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Ciamis.

"Saya tanya ke para PK Golkar. Saya sampaikan kepada mereka untuk datang ke DPD Jawa Barat, temui ketua DPD Jawa Barat pak Uu, untuk menceritakan dukungan pemekaran Pangandaran di Ciamis, bagaimana sikap Golkar?. Nanti pada saat ada kesulitan, telepon berikan ke pak Uu, dan pak Uu bicara dengan saya," paparnya.

Menurutnya, perjalanan semuanya banyak liku karena butuh dukungan semua pihak, tetapi memahami akan ada kurang support dukungan dari pemerintah induknya. 

"Suka duka dalam perjuangan bersama rekan-rekan presidium menyelesaikan semua tahapan dan yang saya bangga dukungan dan suport masyarakat Pangandaran cukup besar kompak sampai untuk tanah pemerintahan baru ada dari hibah tanah milik-milik desa di serahkan. Jadi gerakan tidak sendiri, atau ingin menonjolkan diri sendiri," tandasnya.

Masih kata Supratman, semua tahapan oleh presidium dilalui, tapi yang paling jadi hambatan waktu itu adanya motarium pemekaran kabupaten/kota.

"Maka usaha saya bagaimana bisa masuk ke pemerintah saat itu (Presiden SBY), ya salah satunya melakukan komunikasi dengan politik pemerintah yaitu Demokrat. Alhasil pas ada celah, akhirnya Pangandaran dinyatakan paling siap. Itu pun hasil turun ke lapangannya team pansus DPR RI, yang waktu itu dipimpin pa Ganjar Pranowo, Pak Agun dan kawan-kawan," katanya.

Supratman mengaku, ada hal yang mudah diingat, bahwa deklarasi keinginan pemekaran kabupaten adalah sehari setelah peringatan satu tahun 16 juli 2007. Tsunami Pangandaran dan dekalrasinya presidium tgl 17 juli 2007," tandasnya. 

"Mengenang semua perjalanan. Saya saat ini hanya ingin, bagaimana kita semua yang masih ada bisa menghormati dan menghargai semua perjuangan para pengerak pemerkaran. Kita do'akan yang telah tiada, semoga perjuangan mereka menjadi amal ibadahnya. Semua kekhilafannya di masa hidupnya dimaafkan. Kita yang masih ada hanya tinggal mengisi hasil perjuangan mereka untuk Pangandaran dengan berbuat yang terbaik untuk rakyat Pangandaran. Juga jangan membeda-bedakan warna politik, pendukung atau bukan dalam hal apapun. Karena pemerkaran ini bisa terjadi dengan bantuan semua masyarakat dan warna-warni partai politiknya," tutup H Supratman. (***)