Sebagian Wilayah Indonesia Kesulitan Akses Internet, Kominfo Diminta DPR Percepat Digitalisasi Nasional

JABARBICARA.COM-- Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menilai, kebutuhan akses internet masyarakat meninggi di era new normal atau tatanan baru. Pemerintah, dalam ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah terpencil.

Menurut Yan, di masa pandemi Covid-19 ini, banyak aktivitas masyarakat dilakukan secara daring atau online karena adanya pembatasan jarak, termasuk proses kuliah dan belajar. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan terus berlanjut di era new normal.

Sayangnya, lanjut Yan, sebagian wilayah di Indonesia masih kesulitan mendapatkan akses internet yang memadai.

“Kita tahu, yang paling dibutuhkan di masa seperti saat ini adalah akses internet. Namun kita ketahui banyak di wilayah Indonesia mengalami kendala untuk mendapatkan akses internet," ungkap Yan, dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo, KPI dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2020).

Yan mencontohkan, di wilayah Papua, dari 28 kabupaten dan kota, menurutnya, hanya 5 kabupaten yang bisa menjalankan sistem pembelajaran online.

"Saya yakin, hal ini tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kami berharap ada terobosan dari Pak Menteri (Menkominfo), digitalisasi butuh peningkatan infrastruktur telekomunikasi, sehingga akses internet untuk belajar online dan kepentingan lainnya, bisa diakses seluruh masyarakat,” terang politisi Partai Gerindra itu.

Dia menambahkan, Komisi I DPR mendukung peningkatan kebutuhan tambahan anggaran Kominfo TA 2021 sebesar Rp 16,8 triliun, dari total kebutuhan anggaran Kominfo sebesar Rp 22,5 triliun. Penambaham anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan digitalisasi nasional, diantaranya percepatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T, fasilitas percepatan penggelaran infrastruktur oleh operator komunikasi di wilayah 3T, digitalisasi penyiaran, dukungan layanan pos logistik serta pengembangan ekonomi digital.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga target Indonesia merdeka sinyal bisa terealisasi dengan baik.

“Akses internet melalui 4G, kita ketahui, masih ada 15 ribu desa atau kelurahan yang belum mendapatkan akses. Kami berharap, bukan saja sekedar data yang disajikan, tetapi harus terus melakukan evaluasi. Jadi jangan selalu fokus dengan pengadaan akses, sehingga target Indonesia merdeka sinyal bisa benar-benar terealisasi 5 sampai 10 tahun ke depan," pungkas legislator dapil Papua itu.

Senada, anggota Komisi I DPR, Lodewijk F. Paulus mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni sekaligus aman sangat diperlukan. Karenanya, politisi Partai Golkar itu mendorong agar pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi digital yang aman.

"Kita butuh infrastruktur teknologi komunikasi misalnya pengadaan sendiri satelit. Bagaimana kita bisa terlibat dalam digitalisasi, namun harus aman," pesan legislator dapil Lampung I itu. Diambil dari Suara.com