Sebut Gubernur dan Kadisdik Jabar Mangkir dari Tanggung Jawab, PII Jabar Tegaskan Akan Kembali Turun Aksi

BANDUNG, JABARBICARA.COM -- Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat kritik sikap Gubernur, Ridwan Kamil beserta Kadisdik Jawa Barat, Dedi Sopandi, karena tak kunjung menemui massa aksi pada Aksi Refleksi Pendidikan yang di selenggarakan di depan Gedung Sate pada hari Senin (06/02/2023). 

Koordinator Lapangan (korlap) Aksi Refleksi Pendidikan Jawa Barat, Zidan Erfanak menilai bahwa sikap Gubernur dan Kadisdik yang enggan untuk menemui massa aksi merupakan bentuk ketidak bertanggungjawabannya sebagai pemangku kebijakan.

Menurutnya, pemerintah harus dapat menampung aspirasi secara menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk anak anak di usia pelajar.

" Ini adalah bentuk penghianatan dan bentuk tidak betanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, mereka seharusnya dapat mendengarkan aspirasi kami bukan malah gitu aja dan mengabaikan kami mentang mentang kami pelajar" tutur Zidan. 

Zidan juga menilai pemerintah sebagai pemangku Kebijakan, tidak mampu berlaku kooperatif dalam menyelesaikan setiap persoalan pendidikan di Jawa Barat, dia menegaskan bahwa, PII akan kembali turun aksi untuk terus mengawal setiap permasalahan yang ada.

"Dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap situasi pendidikan pun tidak kooperatif. Jika memang sikap pemerintah terus seperti ini maka kami juga gak akan pernah berhenti untuk turun aksi dan akan terus mengawal sampai ada sikap tegas dari pemerintah untuk merespon tuntutan kami," sambung Zidan.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Zidan, Ketua Umum Penggurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Jawa Barat, Haikal Abrori mengecam tindakan Gubernur dan Kadisdik yang enggan menemui masa aksi.

Haikal mengatakan, tidak hadirnya pemerintah pada forum aksi merupakan indikator sederhana ketidak seriusan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat terkait penyelesaian permasalahan pendidikan di Jawa Barat.

"Kita bisa saksikan bersama sebetulnya, tidak adanya ruang dialog antara pemerintah dengan massa aksi merupakan indikator sederhana bahwa pemerintah memang tidak serius dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Jawa Barat," ungkap Haikal.

Haikal juga menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut sampai pemerintah provinsi Jawa Barat dapat segera memberikan keputusan tegas terkait tuntutan yang dihadirkan oleh Massa aksi.

"Hal ini tentu tidak akan berarkhir sampai sini, kami mempertegas bahwa kami akan kembali turun aksi dengan jumlah masa yang lebih besar", Haikal memungkas.