Seorang Elite PSI Raja Juli Antoni Dikabarkan Bakal Jadi Wamen ATR

JAKARTA, JABARBICARA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) hari ini. Salah satu nama yang disebut akan dilantik menjadi wakil menteri adalah elite PSI, Raja Juli Antoni.

Informasi dari sumber detikcom di pemerintahan, Selasa (15/06/2022), Raja Juli Antoni akan dilantik menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara PSI Sigit Widodo mengaku belum mendapatkan informasi akan dilantiknya Raja Juli Antoni. Dia hanya mengaminkan dan menyebut Raja Juli Antoni layak menjadi wakil menteri.

"Saya aminkan kalau Bro Raja Juli Antoni dikabarkan mendapat posisi wakil menteri. Beliau sangat layak jadi Wamen," kata Sigit kepada detikcom.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie hanya menjawab dengan emoticon senyum saat ditanya kabar tersebut.

Sebagai informasi, kemarin, Wamen ATR saat ini, Surya Tjandra, menjadi salah satu pejabat yang dipanggil oleh Jokowi ke Istana. Namun, Surya tidak berbicara banyak perihal kedatangannya ke Istana saat itu.

Selain Raja Juli Antoni, Jokowi juga disebut akan melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Zulhas akan dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag), sedangkan Hadi Tjahjanto bakal menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Satu kursi wamen lainnya kabarnya akan diisi oleh kader Gerindra. Nama yang santer disebut adalah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan pukul 13.30 WIB siang ini. Sejumlah pejabat tinggi sudah menerima pemberitahuan perihal pelantikan ini.

Perihal isu reshuffle ini, Istana menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi. Istana menyatakan kapan pun waktunya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6) kemarin.

Sumber: Detikcom