SIAGA 8 Minta BK DPRD Pantau terkait Tindak lanjut Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

0
23


GARUT, JABARBICARA.COM– Siaga 8 menyampaikan Permohonan terhadap Badan Kehormatan DPRD Garut terkait
pemantauan atas tindak lanjut dari penyampaian aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPRD Garut.

Dikatakan Koordinator Siaga 8, Windan Jatnika, SE., SH., terkait permohonan tersebut, pihaknya berpedoman pada Peraturan DPRD Garut Nomor 1 Tahun 2020.

“Kami, Simpul Advokasi Garut dari 8 Organisasi Non Pemerintah/NGO, mempedomani Bagian Ketujuh tentang Badan Kehormatan, Pasal 76-84 Peraturan DPRD Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Garut,” kata Windan. Rabu (12/01/2022).

Dijelaskan Windan, SIAGA-8 menyampaikan permohonan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPRD Garut dan pemantauan atas tindak lanjut sebagaimana telah disampaikan secara tertulis dan langsung.

Ditegaskan juga, bahwa, penyampaian secara tertulis itu melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS DPRD Garut, pada tanggal 13 Desember 2021.

Baca Juga:  Polisi Tetapkan PM Oknum Kades Cigadog Sebagai Tersangka Atas Dugaan Pelecehan Seksual Gadis Dibawah Umur

“Adapun materinya adalah perihal dugaan ketidakpatutan dan ketidakpatuhan pada dua kegiatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Ball T.A 2021 yang dilakukan RSUD dr. Slamet dan/atau yang melibatkan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH.,MH,” beber Windan.

Selain itu, lanjut Windan menjelaskan, penyampaian secara langsung dilakukan melalui Komisi II DPRD Garut, pada tanggal 20 Desember 2021, dengan materi perihal permohonan dilakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Belanja Daerah APBD Kabupaten Garut T.A 2014- 2021.

Selanjutnya, tutur Windan, SIAGA 8 menyampaikan juga tertulis melalui Surat Nomor 001/Januari 2022, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dan Fraksi- Fraksi di DPRD Garut pada tanggal 3 Januari 2022.

“Berkaitan dengan permohonan Pelaksanaan Pengawasan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Klinik Medina Tanggal 27 Maret 2020 beserta tindaklanjutnya,” ungkap Koordinator SIAGA 8.

Baca Juga:  AGB Terus Kawal Proses Penegakan Hukum Revitalisasi Pasar dan Hak Interpelasi

Disebutkan, terhadap permohonan kali ini, SIAGA 8 meminta Badan Kehormatan DPRD Garut untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan wewenangnya

“Kami Mohon Badan Kehormatan DPRD Garut dapat melakukan langka-langkah yang dipandang perlu berdasarkan tugas dan kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat,” tandas dia.

Sebagaimana disampaikan dalam surat tersebut, lanjut Windan, bahwa SIAGA 8 meminta Badan Kehormatan DPRD melakukan peninjauan atau memantau sejauh mana tindak lanjut dari DPRD Garut.

“Atas beberapa pengaduan yang disampaikan oleh Siaga 8, harapannya Badan Kehormatan segera berkomunikasi agar kami dapat segera mengetahui bagaimana sikap DPRD Garut terhadap sejumlah pengaduan yang sudah disampaikan,” ujar dia

Ditegaskan Windan, bahwa surat yang kali keempatnya disampaikan   tersebut sifatnya permohonan, bukan pengaduan. Sementara yang ketiga ditujukan ke DPRD yang sampai saat ini belum ada jawaban.

Baca Juga:  Alasan China Perketat Sensor Internet

“Dan ini keempat ditujukan ke Badan Kehormatan. Kami berharap dapat diberitahu perkembangannya, baik secara tertulis maupun langsung,” 
tandas dia menutup. (Jabi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here