Tak Ada Kelangkaan Gas Melon di Garut , Yang Ada Malah Bertambah

JABARBICARA.COM:--- Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah pasokan gas elpiji 3 kilogram (kg) sebanyak 9.000 tabung sejak dua pekan lalu, menyusul penambahan satu agen yang beroperasi di wilayah tersebut. 

Evi Hartaz Alvian, Humas Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut mengatakan, bahkan dalam beberapa waktu ke depan bakal ada penambahan satu sampai dua agen baru lagi. "Dengan penambahan agen tentu pasokan gas elpiji subdisi ini juga akan bertambah. Alokasi untuk Garut sebanyak 1.309.000 tabung per bulan yang didistribusikan oleh 31 agen dan 993 pangkalan," katanya, Selasa (10/09/2019) malam.

Evi juga mengklarifikasi soal berita kelanggkaan pasokan tabung gas melon tersebut, dan menepis harga yg melambung tinggi di sejumlah kecamatan di Garut. "Setelah kami cek ke lapangan, tidak terjadi kelangkaan, tidak ada antrean panjang warga yang membeli gas, dan harganya pun masih normal, di pasaran" sebut dia.

Seperti pemberitaan KONTAN online Sebelumnya, sejumlah warga di Garut, Jawa Barat, mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Akibatnya, harga gas tabung melon ini melangbung tinggi  di warung-warung sekitar pemukiman warga. "Gas elpiji 3 kg sudah seminggu ini pasokannya langka, di warung-warung dekat rumah kosong. Malah, empat hari ini harganya sudah Rp 27.000 per tabung. ," aku Nuremil, warga Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Garut, kepada KONTAN via pesan WhatsApp, Senin (09/09/2019) malam.

Hendra, warga Kecamatan Kadungora, juga mengamini. "Betul, LPG 3 kg susah, di warung warung kosong engak tahu kenapa," ungkapnya.

Evi menduga, tidak menutup kemungkinan tingginya harga gas melon di warung-warung bisa jadi akibat ulah oknum warga yang cari keuntungan. Tapi ia mengaku tidak bisa mengambil tindakan kepada pemilik warung yang menjual harga gas subsidi diluar ketentuan, lantaran bukan ranah kewenangannya. "Kewenangan kami hanya pada agen dan pangkalan," tukasnya. 

Menurut Evi Hartaz yang terjadi dilapangan itu bukan kelangkaan,melainkan keterlambatan karna pengiriman dari Balongan dan indramayu kadang terkendala kemacetan yg sangat tinggi, terutama di Rancaekek kab. Sumedang.

"Kami tidak menemukan ratusan atau ribuan  orang mengantri gas melon , kami juga tidak menemukan pangkalan yang menjual melebihi HET yg di tetapkan " ujarnya.

Di sisi lain, Evi juga menyebutkan ada peningkatan penggunaan gas untuk pemanas air karena dalam empat sampai lima bulan belakangan ini suhu udara di wilayah Garut sangat dingin. Meski belum ada data resmi, penggunaan gas elpiji diluar kondisi normal ini sekitar 10%-15%. "Tentu ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan gas," ungkap dia.

Fakta integritas

Adapun persoalan lain yang juga dinilai berpengaruh terhadap stok gas melon 3 kg di masyarakat Garut adalah konsumsi oleh rumah tangga mampu dan aparatur sipil negara (ASN), serta pengusaha menengah seperti kedai dan restoran. Padahal gas subsidi ini untuk alokasi warga tidak mampu. "Pengguna tabung gas 3 kg yang bukan kelompok penerima subsidi ini mencapai 30% dari total alokasi sekitar 1,3 juta tabung. Sebenarnya,kalau tidak dipakai mereka, kebutuhannya mencukupi," beber Evi Hartaz

Mengenai penggunaan gas subsisdi yang salah sasaran ini, Evi menambahkan, Hiswana Migas dan Bupati garut  telah meminta agar semua ASN di lingkungan Pemkab Garut untuk tidak menggunakan gas 3 kg karena elpiji bersubsidi tersebut peruntukannya bagi warga miskin. Selain itu, ASN juga diminta turut mensosialisasikan penggunaan elpiji non subsidi kepada masyarakat kalangan menengah ke atas. Ahasil, ASN juga harus membantu pemerintah dalam menyukseskan penggunaan gas non subsidi. "Mestinya ASN pakai tabung gas yang 5,5 kg itu bukan yag buat warga miskin," kritiknya.

Bahkan, pihak Hiswana Migas juga sudah meminta kepada Bupati Garut untuk membuat fakta integritas atau MoU untuk memberikan tindakan sanksi kepada ASN yang kedapatan masih menggunakan gas melon tersebut. "Tapi ini belum berjalan juga di lapangan," aku Evi. Yang terang, pemerintah daerah juga perlu berperan dan memastikan alokasi gas subsdi ini tidak salah sasaran, sehingga tidak merugikan penerima subsidi.  (Ktn/Ik)