Terkait Bangub LSM Lagam pertanyakan kinerja PT POS, Uang Rp 30,000 Kemana ??


GARUT, JABARBICARA.COM-- Pasca berjalanya Bantuan Sosial Gubernur terkait dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin baru, banyak mendapat sorotan berbagai kalangan.

Sorotan tajam salah satunya datang dari Ketua Umum Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan, menyikapi kinerja PT POS yang dinilai tidak siap dalam hal penyaluran.

Seperti halnya biaya kirim paket bansos tersebut, juklak dan juknis dalam social safety net Gubernur Jawa Barat adalah Rp.30.000 per/ KRTS, atau per KPM yang harus di sampaikan PT Pos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara langsung. Rp.30.000 dikalikan jumlah KRTS/ KPM se- Jawa Barat.

Faktanya menurut LSM Lagam banyak paket bantuan Gubernur yang dibagikan di desa desa atau di kecamatan, lantas pertanyaaanya kemanakah biaya ongkos kirim sebesar itu?, "Kita heran dengan kinerja PT POS yang kami nilai tidak siap menyalurkan, masa hub pos tersebut sampai ke tingkat RW, itu anggaran Rp.30.000 dikemanakan, Ini akan menjadi indikasi korupsi kalau tidak dibenahi segera " jelas Yudi saat dikonfirmasi jabarbicara, Selasa (19/05/2020) malam.

Tidak hanya itu dalam juklak dan Juknisnya tersebut terdapat keterlibatan Ojol atau Ojek Online bahkan ojek pangkalan dengan sistem Pos membuat hub seenaknya, jelas ada hak Ojol dan Ojek pangkalan hilang.

"Kalau PT Pos menunjuk Hub seenaknya bahkan sampai tingkat RW saya rasa apa kerjanya sudah saja bulog suruh kirim ke desa masing masing terus hak ojol dan ojek pangkalan jadi hilang, saya yakin ini akan menjadi temuan hukum dan akan segera kita laporkan " kata Yudi.

Ditambahkan Yudi, selain berindikasi temuan hukum, dengan sistem pendistribusian kepada KPM yang dipusatkan di RW dan desa jelas melanggar aturan pemerintah terkait Pysical Distancing dalam aturan PSBB. (**/Ik)

  • -

0 Komentar :

    Belum ada komentar.