Terkait Hak Interpelasi, Seharusnya DPRD Garut Jemput Bola

Garut,JABARBICARA.COM--- Lambatnya pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPRD Garut membuat Ketua DPD Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi angkat bicara.

Seharusnya para anggota DPRD Garut dan fraksinya ada inisitif untuk meraih dukungan dari 7 anggota DPRD garut dan lebih 1 fraksi untuk mengusulkan hak interpelasi ke pimpinan DPRD, karena hak hak tersebut melekat di anggota dewan sendiri.

Hal tersebut bisa terwujud asalkan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan DPRD Garut No.1 tahun 2018 tentang tata tertib untuk mengusulkan dan mencari dukungan antar anggota dewan itu sendiri, minimal 7 orang dan didukung lebih 1 fraksi.

Hal itu yang disampaikan Dudi saat dikonfirmasi jabarbicara.com, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Dudi, untuk mengusulkan hak interpelasi terkait revitalisasi program pasar di Kabupaten Garut, seharusnya dorongan dari masyarakat seperti dorongan Aliansi Garut Bermartabat (Gibas, Laskar Indonesia Garut, GPI , BPI dan GNH), menjadi tamparan akan kinerja DPRD Garut hari ini.

"Karena kalau dewan itu jeli dan aspiratif dan peka terhadap persoalan masyarakat dengan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan hak dewan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan seharusnya dewan itu sendiri yang jemput bola, bukan menunggu bola. Gunakanlah tugas, fungsi, wewenang dan hak dewan untuk melaksanakan amanat rakyat. Oleh sebab itu, saya heran kepada DPRD Garut tidak melakukan inisitif dewan sendiri tentang hak interpelasi," ucapnya.

Padahal jelas Dudi masalah revitalisasi pasar ini banyak persoalan, atau mungkin dewan sendiri sepertinya diduga takut sama eksekutif kalau melaksanakan hak interpelasi .

"Masa harus takut dan laksanakanlah karena hak interpelasi itu diatur didalam peraturan perundang undangan sebagai cara untuk menyelesaikan persolaan program revitalisasi pasar di Garut, sehingga dapat menemukan akanr masalahnya dan menemukan solusi yang tepat ketika hak interpelasi dilaksanakan DPRD garut," pungkasnya. (Fitri N/DSF)