Terkait Polemik Golkar Jabar, Kader Golkar Garut Desak DPP Segera Tunjuk Plt. Kang Emil Bisa Dapat Privilage AH

GARUT, JABARBICARA.COM- Partai berlambang beringin Jawa Barat, yang kini dalam polemik pasca Ketua DPD Golkar Jabar, Ade Barkah Surahman, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus grativikasi proyek yang menjerat anggota DPRD Fraksi Golkar asal Indramayu, terus bermunculan wacana, mulai dari Gubernur Jabar, M. Ridwan Kamil membidik kursi Ketua Golkar.

Namun hal tersebut masih terus menjadi perbincangan kalangan politik yang ada di Jawa Barat. Agus Ridwan yang akrab disapa Agus Joy, langkah yang paling tepat dalam mengamankan partai adalah DPP Partai Golkar segera menunjuk Plt Ketua DPD Jabar yang ada di partai Golkar.

"DPP bisa saja menunjuk Plt, misalnya menunjuk MQ Iswara yang saat ini menduduki jabatan di DPP, Dedi Mulyadi yang sama menjabat di DPP serta Anggota DPR RI, Ace Hasan, Cholis Malik dan tokoh muda Golkar Ilham Permana. Sedangkan untuk anggota DPRD Jabar bisa saja DPP menujuk dengan menggunakan kebijakan diskresi, misalnya ada nama Yod Mintaraga, Daniel Mutaqien, Dadang Naser, Icak Phinera, Ketua Kosgoro Jabar Rahmat Sulaeman dan Ketua MKGR Jabar," ujar Agus Joy, Senin (22/02/2021).

Dikatakan Agus Joy, penyelamatan partai memang sangat diperlukan sampai kasus yang mendera Ketua DPD Jabar, Ade Barkah Surahman selesai. Tetapi jika untuk menggelar Musdalub, itu terlalu dini untuk dibicarakan, lantaran Ketua DPD Jabar masih sebatas saksi belum ditetapkan tersangka.

"Kita tetap harus mengedepankan praduga tidak bersalah, jika DPP memang ingin Golkar Jabar selamat, tentunya langkah penunjukan Plt itu sangat diperlukan," cetusnya.

Terkait nama Ade Ginanjar, S.Sos, yang saat ini menjabat Sekretaris DPD GOLKAR JABAR , Agus Joy, mengatakan, nama AGR jika secara organisasi sudah otomatis mendapatkan perhatian dari DPP untuk dijadikan Plt. Tetapi itu kembali lagi ke DPP, ucapnya.

Terkait saat ini ramai menjadi perbincangan adanya Gubernur Jawa Barat, Didorong untuk menjadi Ketua DPD GOLKAR Jabar, itu sah saja, selama aturan partai digunakan, misalnya DPP Partai Golkar mengeluarkan diskresi.

"Sebagai bahan peetimbangan Yurisprudensi adalah dilakukan diskresi, salah satu contoh saja Ketua Umum Golkar melakukannya kepada Sumatera Utara (Sumut) saudara Musa Rajekshah. Ia mendapatkan privilage selaku Wagub Sumut dari AH sebagai Ketua Umum untuk menjadi calon Ketua DPD. Itu tidak salah juga," ujarnya.

Agus menilai, Ridwan Kamil memiliki peluang sangat besar, selain menjabat sebagai kepala daerah, melainkan kebijakan diskresi DPP bisa dapat diraihnya. " Sangat besar peluang kang Emil, untuk menjadi Ketua DPD Golkar Jabar, bisa ada diskresi dan privilage dari Ketum Golkar," ucapnya.

Agus mengaku, jangan terlalu dibesar-besarkan pula polemik yang saat ini mendera partai Golkar Jabar. Yang mana kita sebagai kader tetap harus menunggu keputusan DPP Partai Golkar, yang saat ini keputusannya ada di Ketua Umum Airlangga Hartarto (AH), akunya. (**/Jb)