KRAK Pertanyakan Integritas PPK dan ULP Garut

GARUT, JABARBICARA.COM-- Pengunduran diri beberapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Garut menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat menanggapi isu ini sebagai kejadian fenomenal, mengingat hal serupa belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, mundurnya para PPK dan anggota ULP tersebut dipicu oleh banyaknya PPK dan anggota ULP yang diadukan oleh masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga mereka menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghadapi rangkaian proses penyelidikan yang melelahkan.

Ketua KRAK turut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya gejala tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Garut dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, dia menduga PPK dan ULP menjadi korban perang kepentingan politis beberapa pihak.

"Mundurnya para PPK dan ULP menggarisbawahi apa yang menjadi dugaan kami selama ini. Tentu saja fenomena tersebut semakin menguatkan isu bahwa ada yang tidak beres dalam prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkab Garut." tegas Andres

"Tarik menarik berbagai kepentingan dan kekuatan politis di tubuh pemerintahan Kabupaten Garut pada akhirnya memakan korban. Sebut saja kasus mangkraknya Pasar Leles, itu kan yang jadi korban salah satunya PPK. ULP juga seringkali dinilai tidak objektif dalam penentuan pemenang tender, meskipun keputusan final diserahkan kepada SKPD, dalam hal ini PPK." imbuhnya

Tentu saja fenomena ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran DPRD. Andres juga memaparkan, DPRD harus bersinergi dengan bupati dan jajarannya untuk mengevaluasi fenomena ini dan segera dicarikan solusi, agar proses pembangunan tidak terhambat. (Ik/Jb)