PT. PLN (Persero) Sedang Disorot Terkait Adanya Pemadaman Listrik Secara Bergilir. Ini Tanggapan Sekjen LRJ

JAKARTA, JABARBICARA.COM-- PT. PLN (Persero) sedang disorot terkait adanya pemadaman listrik secara bergilir terjadi di pulau Jawa, sejak tanggal 2 maret sampai sekarang jadwal pemadaman
listrik terus bergilir tepatnya hari Rabu (24/03/2021), pemadaman terjadi di
Jogjakarta, menariknya permasalahan pemadaman ini beragam alasan yang
disampaikan UP3 masing-masing wilayah PT PLN.

Menanggapi permasalan ini,
Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi, mengatakan bahwa sejak awal Januari 2021 ancaman pemadaman ini sudah kami dapatkan informasi jauh sebelumnya hal ini terjadi akibat PLN kekurangan pasokan batubara akibat beberapa faktor diantaranya factor internal adalah pengelolaan managemen yang amburadul memberi dampak konstribusi yang cukup besar kelalaian PLN faktor
utama diatas 70 persen, kemudian disusul faktor internal yaitu cuaca dan kenaikan harga batubara, ini kontribusinya sekitar 30 persen.

"Maka dari itu sejak awal kami LRJ
mengkritisi lambatnya PT. PLN mengambil langkah-langkah strategis dan terkesan saling lempar tanggung jawab misalnya ketika terjadi pemadaman dilembar masaalah ini ke masing-masing unit PLN di wilayah, kemudian terjadi kelangkaan batubara dilempar tanggungjawab ke entitas PT. PLN," kata Ridwan, Rabu (24/03/2021), saat aksi di depan Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo Blok M-I No.135, Jakarta Selatan.
Ditambahkan Ridwan, "Saya sendiri melihat pola managemen PT. PLN ini agak lucu," ujarnya

Sebelumnya Ridwan Hanafi meminta Dirut PT. PLN Zulkifly Zaini bertanggung jawab dan menyampaikan secara terbuka permasalahan pemadaman ini kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, karena dinilai pihak PT. PLN terkesan menutup- nutupi permasalahan yang terjadi sesungguhnya

Ridwan, mengungkapkan adanya kompeks persoalan PT. PLN ini, Laskar Rakyat Jokowi hari ini mendatangi gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan untuk memberikan apresiasi kepada Komisioner dan seluruh jajaran KPK atas terungkapnya kasus suap pajak yang melibatkan salah satu perusahan batubara PT. Jhonlin Baratama yang bergerak disektor batubara. "Ini adalah langkah awal mengungkap kartel mafia batubara dan berharap KPK menelusuri Perusahan-perusahan lain yang bergerak disektor ini, sebagai bentuk dukungan LRJ menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan bisnis batubara yang di duga dokumen yang diserahkan tersebut melibatkan sejumlah oknum-oknum pejabat di PT. PLN," ungkap.Ridwan.

"Sejatinya, PLN adalah Perusahaan BUMN yang mendapatkan kuasa menguasai
sistem listrik di Indonesia. Meski demikian, perusahaan ini juga langganan subsidi pemerintah, punya utang menumpuk, dan beberapa direktur utamanya masuk tersangkut masalah hokum sebelunya. Kita tunggu saja," pungkasnya (dade/Jb)