Selain Kuota Formasi Guru P3K kurang, BOS Jabar pun Dikurangi

Fortusis: Komitmen Gubernur untuk Pendidikan tidak Konsisten

BANDUNG, JABARBICARA.COM -- Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat (Jabar) Dwi Subawanto menilai kepala daerah jarang yang konsisten menepati janji politiknya termasuk dalam bidang unggulan seperti pendidikan.

Sebelumnya, Pengajar Sapola (Sekolah Politik Anggaran) Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman memandang rendahnya komitmen Gubernur dan DPRD Jabar dalam bidang pendidikan terkait tidak terpenuhinya 6.200 formasi guru P3K yang telah lulus passing grade 2021.

Kepala daerah, menurut Dwi, jarang yang konsisten untuk menepati janji-janji politiknya sesuai waktu kampanye seperti waktu kampanye bidang pendidikan masuk unggulan.

"Begitu berkuasa, bidang-bidang unggulan bisa tergeser oleh yang lain, seperti halnya sekarang yang sedang berlangsung ini (kuota formasi guru P3K)," katanya.

Kasus lain dalam bidang pendidikan adalah masalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah yang dikurangi.

"Contoh, gubernur tahun lalu bisa memberikan BOS daerah ternyata tahun anggaran yang akan datang malah turun, sementara sekolah-sekolah sudah stop pungutan-pungutan. Ini kan bisa kacau dunia pendidikan untuk level SMA, SMKN dan SLB," ujar Dwi.

Menurutnya, tahun lalu BOS daerah Provinsi Jabar Rp 700.000 per siswa, sekarang Rp 600.000 per siswa.

"Ini yang dijadikan alat pembenar komite sekolah melakukan pungutan padahal ada peraturan gubernur yang melarang pungutan," jelas Dwi.

"Setelah ada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ada Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah isinya bicara pungutan atau sumbangan terus direvisi jadi Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2022," tandasnya. (**/jabi)