Terkait RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024, Kecamatan Pangatikan Layangkan Nota Dinas, Ini Isinya!

GARUT, JABARBICARA.COM -- Bertempat di Aula Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, Pemerintah Kecamatan Pangatikan menggelar Musyawarah Penyusunan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2024. Mengambil tema “Pemantapan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Garut yang Bertawqa Maju dan Sejahtera” Pemerintah Kecamatan Pangatikan.  

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2024, pada Jum'at (10/02/2023).

Dalam Upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, menjadi skala prioritas Pemerintah mulai dari tingkati pusat, provinsi, daerah, hingga tingkat Kecamatan dan Desa. Karena dampak pandemi yang bertahun-tahun, membuat ekonomi masyarakat merosot dan bermunculannya warga kategori miskin baru. Sehingga pada akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim menjadi upaya serius dari pemerintah.

Selain itu pemerintah kecamatan Pangatikan secara resmi melayangkan Nota Dinas, salah satu pointnya keinginan masyarakat Kecamatan Pangatikan yang memimpikan memiliki masjid Agung dan Alun-alun yang representatif. Nota Dinas di layangkan langsung ke orang nomor satu di Kabupaten Garut, Nota Dinas kepada Bupati Garut. 

Tampak hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Totong, S.Pd, M.Si, mewakli Bupati Garut, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Iman Purnama Ridho, S.IP., M.Si., Kapolsek Wanaraja AKP Maolana, S.Sos., M.Si., Danramil 1103/Sucinaraja Kapten CAJ (K) Muji Rahayu, para Kepala Desa, Ketua BPD, LPM, Ormas, tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, KOK, PKK dan juga perwakilan dari SKPD Kabupaten yang mengikuti acara dengan khidmat.

Ini yang yang di sampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM H.Totong, S.Pd, M.Si dalam sambutannya dihadapan peserta Musrenbang,

"Kita harus upayakan pemulihan ekonomi masyarakat, makanya sesuai arahan Pak Bupati, bagaimana caranya kita membuat langkah-langkah yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dengan mendongkrak perekonomian agar cepat pulih dan tumbuh kembali,” ujar Totong kepada wartawan, disela-sela kegiatan musrenbang.

Kabid Bapedda Iman Purnama Ridho, S.IP, M.Si dalam pemaparannya menyampaikan bahwa program pembangunan infrastruktur menjadi dasar/trend pengajuan disetiap tahun penyelenggaraan musrenbang, "Pengajuan usulan kegiatan tersebut sebelumnya harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan program yang bisa menunjang kearah percepatan pemulihan ekonomi, itupun disesuaikan dengan skala prioritas desa masing-masing yang selanjutnya tinggal dimasukan kedalam usulan desa untuk diajukan dan ditetapkan jadi usulan prioritas," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Iman, “Pasca pandemi kan jadi ada warga miskin baru. Nah ini sesuai arahan pimpinan, kita harus menekan jangan sampai terjadi kemiskinan ektrim di Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Pangatikan ini. Makanya, kita prioritaskan program-program yang akan mendorong pada percepatan pulihnya ekonomi masyarakat di Kecamatan Pangatikan ini, selain itu Kecamatan Pangatikan merupakan kawasanan pertanian yang sebagian besar penduduknya petani, bagaimana caranya ini bisa pulih kembali, agar Visi Misi Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, bisa terwujud dengan baik,” paparnya.

Usai acara, Iman Purnama Ridho Kepala Bidang Pemerintahan dan  Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) saat dikonfirmasi Media terkait masih banyaknya kegiatan perencanaan pembangunan di tiap kecamatan yang tertunda, terkendala, bahkan hingga tidak jelas kelanjutannya proyek pembangunan tersebut, salah satu contohya proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Garut - Sucinaraja - Wanaraja (GSW), tanah masyarakat sudah di ukur dan dipatok sejak tahun 2019 namun hingga kini tak ada kejelasan,kendati sudah masuk dalam usulan kegiatan pembangunan,

Iman Purnama Ridho juga menjelaskan, masih tingginya Gap Anggaran (Timpangnya Anggaran)  yang dimiliki pemerintah daerah dengan banyaknya jumlah kegiatan pembagunan di Pemerintah Daerah, makanya tahun ini tiap usulan per desa di batasi lima buah usulan skala prioritas. 

"Untuk tahun depan saja Pemkab Garut harus menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024, jumlahnya tak sedikit, jelas akan berpengaruh ke pembangunan Infrastruktur," jelas Iman Purnama Ridho. 

Sementara Kasi PMD Kecamatan Pangatikan Indra Arica, SE, MM, dalam paparan dan laporannya menyampaikan Nota Dinas Urusan Prioritas Kecamatan Pangatikan yang ditujukan langsung kepada Bupati Garut,

"Kecamatan Pangatikan sudah 18 tahun berdiri namun belum memiliki Masjid Agung, alun-alun, kantor Polsek dan kantor Koramil. Mendengarkan aspirasi masyarakat selama ini, kami berharap di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Garut dapat merealisasikan harapan besar masyarakat Pangatikan sebagai urusan prioritas perubahan Tahun Anggaran 2023 dan juga Tahun Anggaran 2024." pungkas Indra.

Pantauan Media musyawarah berjalan lancar dan Sukses, Namun disayangkan tak satupun anggota DPRD Garut Periode 2019-2024 dari Dapil satu yang nampak hadir dalam acara Musyawarah Penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2024 di kecamatan Pangatikan. (Rf/jabi)