Banjir Di Cikajang, Pemerintah Harus Memiliki Roadmap Pemulihan Kawasan

JABARBICARA.COM-- Pada hari Senin (11/05/2020), banjir kembali terjadi di Kecamatan Cikajang.

Banjir mulai terjadi kurang lebih pukul 16.00 WIB. Diduga berasal dari luapan anak sungai cimanuk dengan ketinggian kurang lebih 40 centimeter.

Adapun perkampungan terdampak meliputi wilayah Kampung Parohan RT 002/RW 002, Kampung Ranjeng RT 001/RW 005 dan Kampung Kubangbadak RT 002/RW 004. Semuanya masuk wilayah Desa Margamulya, Kecamatan Cikajang.

Sedangkan kerusakan infrastruktur terdampak yang berhasil dihimpun jabarbicara.com terdiri dari Mesjid Al Hidayah yang terendam air sekitar 40 cm, tiga unit rumah di Kampung Parohan RT 02/RW 02 terendam air swkitar 50 cm, satu unit asrama santri Pesantren Parohan, dua ruangan madrasah mengalami jebol dinding depan dan belakang, enam unit rumah di Kampung Ranjeng RT 01/RW 05, dinding sungai roboh di Kampung Kubangbadak RT 02/RW 04.

Banjir tersebut mendapat perhatian serius dari koordinator Konsorsium Penyelamat Cikuray, Usep Ebiet Mulyana.

Menurutnya banjir di Cikajang sudah sering terjadi sebagai akibat dari kelalaian pemangku kawasan, salah satunya adalah kawasan dibawah kuasa perkebunan PTPN VIII Cisaruni, dengan melakukan pembiaran terhadap kawasan-kawasan yang sudah tidak produktif.

Ebiet menambahkan penyebab lain banjir dimungkinkan karena tatakelola lahan PHBM perum perhutani yang tidak baik.

Pihaknya juga sangat menyayangkan sikap pemda yang tidak merespon sejak jauh-jauh hari, padahal potensi-potensi banjir seperti ini ada sejak 10 tahun terakhir di tiga kawasan gunung, yaitu Cikuray, Mandalagiri dan Papandayan.

Ebiet berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap segala penyebab kejadian banjir yang terjadi mau pun program yang digulirkan pemerintah. Menurutnya beberapa hal yang mutlak harus dilakukan pemerintah.

"KSDA perlu segera meninjau kawasan, karena ada indikasi perluasan kawasan pertanian sudah memasuki kawasan konservasi. Kemudian harus dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan lahan PTPN VIII Cisaruni dan evaluasi tatakelola program pengelolaan hutan berdasama masyarakat oleh perhutani. Yang paling penting kedepan pemerintah harus memiliki roadmap pemulihan kawasan-kawasan subdas yang memiliki potensi banjir bandang", pungkas Ebiet. (Tisna)