Fraksi Demokrat Lakukan Walk Out, Tolak Pengesahan APBD Perubahan 2020,

0
207

GARUT. JABARBICARACOM– Sidang paripurna DPRD Garut dengan pembahasan dan pengesahan anggaran APBD Perubahan tahun 2020, di warnai aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi Demokrat lebih memilih walk out, lantaran banyak anggaran perubahan yang mau di syahkan tidak berpihak pada masyarakat serta banyak keputusan yang mengambang.

Sebelum sidang paripurna di mulai, terlebih dahulu dilakukan finalisasi anggaran, termasuk rencana penolakan pengadaan mobil dinas empat pimpinan DPRD untuk di batalkan. Fraksi Demokrat sendiri meminta pimpinan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Garut di ruangan Fraksi Demokrat. Namun, pimpinan DPRD tidak memberikan kesempatan. Padahal, banyak persoalan temuan di lapangan yang hendak disampaikan dan di masukan dalam anggaran perubahan.

Baca Juga:  KPP DOB Limbangan Minta Bupati dan DPRD Segera Duduk Satu Meja

“Ya, kami berliam dari Fraksi Demokrat memilih untuk walk out dan tidak menyetujui anggaran perubahan untuk di syahkan. Ketua Fraksi melakukan interufsi dan langsung meninggalkan arena sidang,” ujar Anggota Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, Rabu (30/09/2020).

Dikatakan Dadang, ada beberapa persoalan yang semestinya di akomodir dalam anggaran perubahan tahun 2020, ketimbang harus melakukan pembelanjaan kendaraan. Misalnya, anggaran perubahan difokuskan pada penganangan pandemi Covid-19, serta memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha yang terkena dampak.

“Para petani, sopir angkutan umum idealnya diberikan bantuan untuk kehidupannya. Demokrat menginginkan anggaran perubahan menyentuh rakyat luas,” katanya.

Petani di Garut saat ini sedang kesulitan mendapatkan pupuk sehingga berpengaruh terhadap anjloknya hasil pertanina. Sedangkan para sopir angkutan umum dengan adanya pandemi Covid-19, sulit mendapatkan penumpang. Sehingga patut diberikan bantuan.

Baca Juga:  Kepolisian Sektor Pataruman Bagikan Masker Gratis

“Kami inginkan anggaran perubahan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Termasuk menolak dibelanjakan untuk pengadaan mobdin empat pimpinan DPRD dan pembelanjaan roda dua. Kalau untuk ambulance kita memany sepakat,” ucap Dadang.(Pb/Jb)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here