Guna Urai Kemacetan Gerbang Tol Pasteur, Mulyadi Beri Dua Usulan Ke Menhub dan Menteri PUPR

JAKARTA, JABARBICARA.COM -- Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, meminta Kementerian PUPR mencari solusi untuk mengatasi kemacetan yang setiap hari terjadi di gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung.

Berdasarkan hasil kajiannya dengan Profesor Danang, kemacetan tersebut terjadi karena banyaknya wisatawan dari arah Jakarta yang menggunakan tol Padalarang-Cileunyi dan keluar dari pintu tol Pasteur. Sementara, lokasi gerbang tol sangat dekat dengan lampu merah Pasteur. 

Mulyadi menyampaikan beberapa usulan agar kemacetan di Pasteur bisa terurai. Salah satunya dengan membuat jalan layang dari pintu tol Pasteur nyambung dengan jalan layang Pasopati.

" Kenapa gak dibuat flyover saja," ujarnya kepada Menteri PUPR dalam Rapat Kerja DPR dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kakorlantas dan Badan Pengatur Jalan Tol , di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Opsi lainnya, ujar Mulyadi, adalah dengan membuat pintu tol baru di sekitar Cikamuning. Ia meyakini kemacetan akan berkurang jika ada jalan tembus dari Cikamuning ke Lembang.

"Wisatawan dari Jakarta nantinya tidak keluar dari Pasteur, tapi dari Cikamuning dan langsung menuju Lembang," katanya kepada Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/12/2022).

Untuk itu, Mulyadi meminta Kementerian perhubungan melakukan kajian lalulintas dan infrastrukturnya. Tak hanya mengurai kemacetan di gerbang tol Pasteur, pembukaan pintu tol di Cikamuning juga akan memudahkan masyarakat yang akan menuju Stasiun Padalarang yang kelak akan jadi stasiun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

"Stasiun Padalarang di desain dengan hebat untuk kereta cepat tapi aksesnya sangat lambat karena hanya mengandalkan jalan yang dibangun oleh developer di Padalarang," ungkapnya.

Ia menekankan, upaya-upaya mengurai kemacetan di gerbang tol Pasteur dan memberi akses mudah ke stasiun Padalarang merupakan bagian dari kewajiban pemerintah memberikan public services.

" Ini bagian dari public services. Negara wajib hadir untuk mencarikan solusi," tegasnya. ***