Kritik dari Kubu PDIP atas Kenaikan BPJS Kesehatan yang Dilakukan Jokowi

JABARBICARA.COM-- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan iuran BPJS Kesehatan.Menurut dia, Presiden Jokowi tidaklah mudah dalam mengambil keputusan tersebut.Namun demikian, Ganjar  berharap kebijakan itu diimbangi dengan profesionalisme BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat.

“Tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu," ucap Ganjar Pranowo melansir Kompas TV."Akhirnya reaksi juga luar biasa, tapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional,” ujar Gubernur yang juga politisi PDIP ini.

Sebelumnya, kritikan tajam dilontarkan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo kepada Jokowi.

Orang nomor satu Solo ini menganggap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, tidak tepat dikeluarkan di tengah pandemi Virus corona.

“Kondisi kayak begini menaikkan BPJS ya menurut saya kurang tepat, ndak pas," tutur anak buah Megawati.

Menurutnya banyak masyarakat yang kesulitan hingga kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Virus Corona.Apabila iuran BPJS Kesehatan naik, akan membebani wong cilik.

"Karena masyarakat baru banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, bagi yang mandiri juga kondisinya tidak bisa mengais rejeki,” katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak berpihak pada rakyat kecil.Sebab, kata dia, saat ini masyarakat tengah kesulitan ekonomi karena wabah Covid-19.

"Terkait kenaikan BPJS, Saya menilai Jokowi kurang bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil," kata Jerry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Menurut Jerry, saat ini masyarakat tengah kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19, sehingga akan lebih terbebani jika iuran BPJS dinaikan.

"Saat ini beli beras sudah sangat susah apalagi membayar BPJS saya pikir warga kian terjepit dan tersandera," ujar dia.

Ia juga heran mengapa pemerintah malag mengelontorkan uang begitu banyak untuk program Kartu Prakerja.Padahal, lanjut Jerry uang tersebut dibisa digunakan untuk penanganan Covid-19 ataupun menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Jangan sampai hanya memperkaya pejabatnya saja. Tak ada kata pro rakyat lagi," ungkapnya."Padahal sudah dibatalkan MA (Mahkamah Agung), tapi anehnya pemerintah ngotot menaikan iuran bahkan denda bearti saya duga ada orang dekat Jokowi yang bermain," ucap Jerry.

Diketahui, pada akhir tahun lalu, Jokowi juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut. Sumber Suara.com dan Kompas