Wabup Garut Menerima Piala PPD dari Menteri PPN RI

'Bappenas akan memberikan kesempatan kepada daerah peraih penghargaan untuk belajar di tempat-tempat yang bisa menjadi contoh'

JAKARTA, JABARBICARA.COM -- Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, menghadiri acara Penyerahan Piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus serta Sharing Session Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kemen PPN RI)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang DH 1-5 Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (14/06/2023). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PPN RI/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Kabupaten Garut sendiri berhasil meraih Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Ke-3 untuk Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik dalam PPD Tahun 2023.

Wabup Garut, dr. Helmi Budiman, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, mengungkapkan rasa syukur atas diraihnya penghargaan ini. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari sinergitas dan harmonisasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Alhamdulillah, penghargaan ini tidak lepas dari sinergitas dan harmonisasi dari seluruh SKPD dalam peningkatan inovasi pembangunan daerah yang berdampak bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Garut,” ungkap Helmi.

Wabup Garut berharap, dengan diraihnya penghargaan ini bisa memotivasi guna mendorong pembangungan di Kabupaten Garut  yang lebih terukur, akuntabel, inovatif dan berkelanjutan.

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PPN RI/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan jika melalui PPD ini pihaknya ingin mendapatkan satu pengalaman dari daerah utamanya dalam _development policy_ atau kebijakan-kebijakan pembangunan yang dikembangkan di daerah.

"Yang tentu berdasarkan skala di daerah, berdasarkan skala masalahnya, berdasarkan skala kapasitas yang ada, baik dalam hal pembiayaannya, baik dalam hal ASN yang tersedia, dan birokrasi yang ada dan seterusnya, kita memahami bahwa hal semacam itu m menjadi bagian dari kreativitas masing-masing kepala daerah," ujarnya.

Ia juga bersyukur bahwa pada tahun 2024 nanti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan DPRD kabupaten/kota, dan bupati dan walikota atau kepala daerah seluruh Indonesia bisa dilaksanakan pada tahun kalender yang sama.

"Karena pada tahun kalender yang sama kita berharap ke depan RPJMN dan RPJP itu bisa "nyekrup" (atau) bisa sinkron, dan mudah-mudahan efisiensi atas anggaran yang serba terbatas itu kita bisa peroleh," ucapnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para peraih penghargaan dalam PPD 2023, imbuh Suharso, pihaknya akan memberikan semacam stimulan kepada daerah-daerah pemenang penghargaan, untuk kabupaten dan kota akan diberikan kesempatan untuk belajar atau _training_ di tempat-tempat yang bisa menjadi contoh, sedangkan untuk provinsi pihaknya akan menyediakan dana dekonsentrasi sebesar 10-20 miliar rupiah untuk pemenangnya.

Di tempat yang sama, Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, menuturkan jika kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pemenang PPD yang disampaikan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan PPD ini yaitu mendorong pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, kemudian mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, kemudian mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, serta mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tindaklanjut dari PPD ini, lanjut Erwin, Bappenas akan mendorong dan membantu replikasi dari inovasi-inovasi pemerintah daerah, kemudian kerjasama khususnya dengan pemerintah daerah pemenang PPD dan penghargaan khusus, serta inovasi yang telah "terbukti" dapat menjadi program reguler pembangunan.***