Dampak Liberalisasi Elpiji Naik

Oleh : Anis, Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Sosial, Butul - Kec. Pacet Kab. Bandung.

JABARBICARA.COM-- Setelah harga pangan melambung tinggi, kini giliran harga gas LPG ikut-ikutan mencekik. Lengkap sudah derita dan kesusahan rakyat di tahun 2022. Semua bahan pokok serba naik. Segala kebutuhan mengalami kelangkaan hingga kenaikan harga yang cukup signifikan. Pemerintah menaikan harga LPG non subsidi,Tidak tanggung-tanggung, selisih kenaikan harga elpiji nonsubsidi cukup mengejutkan, dari harga Rp.165.000,00 menjadi Rp. 200.000,00 untuk LPG 12 kg. Dengan Alasan menyesuaikan harga industri dan perkembangan global.

Sementara untuk LPG subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan harga. Tidak ayal, kenaikan harga elpiji nonsubsidi membuat pelaku usaha mengalihkan penggunaan elpiji nonsubsidi  ke elpiji bersubsidi demi mengurangi pengeluaran yang membengkak. Mereka berupaya meminimalisasi pembengkakan modal lantaran harga pangan yang naik secara bersamaan disusul harga elpiji nonsubsidi.

Semua itu terpaksa mereka lakukan agar roda usaha mereka tetap berjalan dan mendapat untung sedikit. Meski elpiji subsidi tidak mengalami kenaikan, tetap saja penyesuaian harga elpiji nonsubsudi akan membuat masyarakat menjerit. Dengan tingginya harga elpiji akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Dengan demikian, tidak heran apabila melambungnya harga elpiji nonsubsidi makin tidak terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Harga elpiji rasa sultan, rakyat serasa jumpalitan memenuhi kebutuhan agar keluarga mereka tidak kelaparan. Pemerintah hanya mengatasnamakan rakyat untuk  memuluskan proyek oligarki kekuasaan.

Pengabaian inilah yang menjadikan negeri ini tidak pernah tuntas menyelesaikan permasalahan yang ada. Belum lagi kapitalisasi hajat publik yang kerap terjadi. Penguasa melakukan liberalisasi harta milik rakyat dengan menyerahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada swasta. Kalaulah masih berdaulat atas kekayaan alam, itu hanya berlaku di hilir semata. Sementara bagian hulunya, negara bukan satu-satunya pemain tunggal.

Sayangnya, sistem kapitalisme telah melalaikan tugas, pokok, dan fungsi negara sebagai pelayan rakyat. Para penguasa kapitalis lebih mementingkan kepentingan korporasi. Rakyat ibarat warga kelas dua. Alhasil, kebijakannya tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam Islam, tugas penguasa adalah ri’ayah su’unil ummat, yakni mengurusi kepentingan rakyat dengan sebaik-baik pelayanan. Penguasa bukanlah pelayan kepentingan korporat atau pejabat. Negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat publik. Negara tidak boleh menyerahkan pengaturan hajat publik seperti minyak bumi, gas alam, dan lainnya kepada individu atau swasta.

Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat pada tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad). Hadist tersebut adalah pedoman bahwa pengelolaan hajat publik yang sifatnya tidak  terbatas dan dibutuhkan masyarakat tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok, ataupun negara.
Negaralah satu-satunya penyelenggara pengelolaan hajat publik mulai dari proses produksi, distribusi hingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara murah atau gratis. Tidak ada dikotomi siapa yang harus menikmati dengan murah kekayaan alam tersebut. Elpiji murah bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan jika pengelolaannya diatur berdasarkan syariat Islam.

Rasulullah SAW., mendoakan kesusahan bagi para penguasa yang menindas rakyat. “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.” Demikian munajat beliau, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim.

Tidakkah doa Nabi saw. ini cukup menjadi peringatan keras bagi penguasa yang senantiasa memberi kesulitan bagi rakyatnya. Sungguh berat beban seorang pemimpin. Sebab, pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, melainkan juga akhirat kelak. Maka dari itu, hendaknya penguasa benar-benar memperhatikan urusan rakyat dan membuat kebijakan sehingga rakyat sejahtera.
Wallahu a'lam bish shawab.

Isi Artikel diluar tanggungjawab Redaksi Jabarbicara. com